title: Kapal penjelajah Jepang Chōkai

text: Pada masa permulaan Perang Pasifik, ia berpartisipasi dalam operasi invasi Malaya untuk mengejar sisa-sisa battleship Kerajaan Inggris 'Force Z'. Dan dari awal sampai pertengahan tahun 1942, ia berpartisipasi dalam invasi Hindia Belanda dengan terlibat dalam penaklukan Kalimantan, Sumatera, Kepulauan Andaman, dan menjauh sampai ke Port Blair dan Operation C (bagian kecil dari Serangan Samudra Hindia).


title: Kapal penjelajah Jepang Chōkai

text: Setelahnya, Chōkai juga ikut berperan penting dalam Kampanye Guadalkanal, dimana ia bersama dengan Armada Mikawa berhasil memperoleh kemenangan gemilang berkat strategi iluminasi pertempuran malamnya yang menenggelamkan empat kapal penjelajah berat Sekutu pada Pertempuran Pulau Savo. Sepanjang Kampanye Kepulauan Solomon pun, Chōkai terus aktif di garis depan pertempuran malam dengan hanya mengalami kerusakan ringan di sebagian besar pertempurannya. Ia pun juga berhasil bertahan hidup dari Pertempuran Laut Filipina dan merupakan satu-satunya kapal yang tak terluka sama sekali di Divisi Penjelajah 4.


title: Kapal penjelajah Jepang Chōkai

text: Sayangnya, hidupnya berakhir pada 25 Oktober 1944, tepatnya pada Pertempuran Samar yang merupakan bagian dari Pertempuran Teluk Leyte. Meskipun tembakan meriam dari USS White Plains tidak dapat menembus lambungnya, api yang ditimbulkannya memantik dan meledakkan amunisi torpedo Long Lance-nya yang penuh dengan oksigen. Alhasil, Chōkai tidak dapat berkutik lagi ketika torpedonya meledak sendiri dan harus dibantu kematiannya oleh yang beberapa saat kemudian juga ikut menyusul kematian Chōkai. Ia sendiri merupakan salah satu kapal terbesar yang tenggelam bersama dengan semua krunya sepanjang sejarah Perang Dunia 2. Selain itu, tempat peristirahatan terakhirnya merupakan dataran laut yang terdalam di dunia, yaitu sekitar 8,1 km (26000 kaki) dari atas permukaan laut.(),


title: Matrifagi

text: Matrifagi adalah tindakan induk betina membiarkan tubuhnya dimakan oleh anak-anaknya. Tindakan ini terjadi beberapa binatang, biasanya laba-laba, seperti:"Matri" berarti ibu sementara "fagi" berarti makan. Matrifagi secara harfiah berarti "memakan ibu".


title: Statistik Who's on Top?

text: Statistik Who's on Top? menyajikan tanggal penayangan, nama kontestan pemain, dan hasil akhir setiap episode dari acara kuis "Who's on Top?", yang ditayangkan di RCTI, sejak tanggal 26 November 2017.


title: Antivaksin

text: Antivaksin adalah tindakan yang menentang pemberian vaksin baik secara pribadi maupun berkelompok. Gerakan antivaksin sudah muncul semenjak vaksin diciptakan meskipun konsensus ilmiah menunjukkan bahwa vaksin itu aman dan efektif. Alasan penolakan ini bisa karena menganut teori konspirasi atau pun kepercayaan dalam agama. Sikap antivaksin bisa pula muncul karena menyalahpahami efek samping yang muncul dari vaksin atau salah informasi mengenai kandungan atau proses pembuatan vaksin.


title: Antivaksin

text: Akibat tindakan antivaksin, penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan vaksin dapat merebak dan mengakibatkan kematian.


title: Antivaksin

text: Sikap anti vaksin polio adalah contoh akibat dari kepercayaan terhadap teori konspirasi. Vaksin ini dianggap sebagai upaya negara maju untuk memandulkan penduduk negara berkembang. Selain itu sering disertai info seolah kanker dan polio malah berkembang sejak pertama kali vaksin polio diperkenalkan. Tentu saja klaim ini tidak memiliki sumber data yang jelas dan narasumbernya tidak bisa ditelusuri.


title: Antivaksin

text: Sukabumi pada tahun 2005 menjadi tempat penyebaran kembali polio liar, yang diperkirakan salah satunya berasal dari Nigeria, yang pemerintahnya sempat mencurigai vaksin polio sebagai kampanye memandulkan warga negaranya dan menyebarkan HIV.


title: Antivaksin

text:
Kutipan-kutipan palsu sering direka agar seolah ahli kesehatan ternama ikut meragukan dampak positif vaksinasi. Atau seseorang yang bersikap anti vaksin dikesankan seolah seorang dokter
Profesor Hembing sering ditulis berkomentar "Saya termasuk yang tidak percaya dengan imunisasi". Pernyataan ini jika dicari di mesin pencari hanya akan memunculkan artikel-artikel anti vaksin yang sama, namun tidak bisa ditelusuri kapan, di mana dan dalam konteks apa Profesor Hembing pernah menyebutkan kalimat tersebut. Sumber informasinya hanya dari mulut ke mulut.


title: Antivaksin

text: Leonard Horowitz sering ditulis dokter atau doktor, padahal awalnya ia adalah dokter gigi. Ia lebih banyak menulis penyembuhan dengan metoda spiritual dan rohani.


title: Antivaksin

text: Meskipun memang terdapat nama Dr James Shannon mantan direktur NIH, namun terdapat kesalahan penulisan kutipannya yang ditandai muncul pada tahun 2003, padahal orang yang bersangkutan telah meninggal pada tahun 1994.


title: Antivaksin

text: Tidak diketahui jelas identitas tokoh yang disebut berasal dari tahun 1900 ini.


title: Antivaksin

text: Pernyataannya disalahartikan seolah menyerang vaksin. Padahal ia hanya menyatakan vaksin Salk perlu diperbaiki efektivitasnya, karena ia percaya membasmi polio tidak cukup hanya dengan cara memvaksin sebanyak-banyaknya orang saja, namun juga meningkatkan kualitasnya. Ia menyatakan hal itu dalam konteks membandingkan vaksin Salk dan Sabin.


title: Antivaksin

text: Anti vaksin influenza, meningitis, dan polio biasanya terjadi akibat isu bahwa vaksin tersebut berasal dari enzim binatang yang diharamkan, seperti babi atau kera. Padahal enzim, sebagai katalisator, bekerja bukan dengan menjadi bahan dasar suatu proses kimiawi, namun hanya menjadi perantara, yang kemudian terpisah kembali setelah hasil akhir didapatkan.


title: Antivaksin

text: Untuk menanggulangi sikap anti vaksin ini, selain dengan membuat vaksin yang sama sekali tidak melibatkan bahan haram, juga dengan memberikan pengertian mengenai cara kerja enzim. Selain itu, penggunaan bahan haram sebenarnya bisa dimungkinkan jika tidak tersedia alternatif lain dan sifatnya mendesak, bahkan membahayakan nyawa.


title: Antivaksin

text: Vaksin HPV sempat dikabarkan menyebabkan menopause dini. Info ini menyebar pada saat program vaksinasi HPV di sekolah dasar di Jakarta yang menyebabkan kepanikan orangtua pada tahun 2016. Info ini kemudian dibantah.


title: Antivaksin

text: Kadang sakit yang diderita penerima vaksin kebetulan muncul sesaat setelah pemberian vaksin, yang sebenarnya tidak berkaitan. Misalnya isu vaksin campak rubella MR yang menyebabkan kelumpuhan , muncul akibat seorang anak bernama Niken yang pada Agustus 2017 tiba-tiba sakit dan lumpuh setelah sebelumnya kebetulan diberikan vaksin MR, padahal sebelum divaksin ia memang menderita penyakit saraf. Pemberitaan yang tergesa-gesa tanpa mengkonfirmasi kepada ahli kesehatan membuat isu ini beredar dan menimbulkan kepanikan.


title: Antivaksin

text: Tindakan kriminal pemalsuan vaksin juga bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan kepada vaksin. Ini misalnya terjadi di Tangerang pada tahun 2016. Tindakan pemalsuan vaksin oleh pasangan suami istri menyebabkan hilangnya kepercayaan orangtua dalam memberikan vaksin ke anaknya karena khawatir dampak vaksin palsu


title: Antivaksin

text:
Campak adalah contoh penyakit yang tetap bisa menyerang walaupun telah dilakukan vaksinasi. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa tidak ada bedanya divaksin ataupun tidak. Padahal vaksinasi membuat penyakit campak tidak terlalu berat hingga mengancam nyawa, misalnya akibat komplikasi pneumonia, diare, atau radang otak
Di India pernah terjadi kecurigaan terhadap program imunisasi setelah seorang pejabat menyatakan bahwa populasi warga beragama Hindu berkurang karena umat Hindu tidak berupaya mendakwahkan agamanya agar dianut orang lain. Akibatnya muncul kecurigaan besar-besaran bahwa pemerintah secara sengaja berupaya menurunkan polulasi umat agama minoritas agar populasi Hindu tidak kalah, yang ujungnya menjadi sikap anti vaksin dalam bentuk pesan berantai dan ceramah oleh pemuka agama.


title: Antivaksin

text: Kekebalan dari vaksin tidak hanya bekerja secara individu, namun juga komunal. Dengan arti jika seluruh anak di suatu lingkungan bisa memiliki kekebalan yang sama, maka penyakit akan sulit muncul. Sebaliknya jika ada beberapa anak yang orangtuanya bersikap antivaksin, maka bisa terjadi kemungkinan penyakit merebak dan mewabah, dimulai dari beberapa anak yang kekebalannya lemah.


title: Antivaksin

text: Polio dan difteri adalah contoh penyakit yang seharusnya sudah hilang namun muncul kembali di Indonesia akibat kelalaian dan sikap anti vaksin.


title: Kejuaraan Eropa (acara multi-olahraga)

text: Kejuaraan Eropa ("European Championships") adalah acara multi-olahraga baru yang menyatukan Kejuaraan Eropa yang ada di beberapa cabang olahraga terkemuka setiap empat tahun sekali. Edisi perdana tahun 2018 akan dipentaskan oleh kota tuan rumah Glasgow, Britania Raya dan Berlin, Jerman antara tanggal 2 dan 12 Agustus 2018. Kejuaraan Eropa dalam olahraga ini diadakan di luar kerangka kerja quadrennial ini (setiap tahun ada diadakan lomba Senam, Mendayung, Triathlon dan Bersepeda, serta acara dua tahun sekali ada perlombaan Atletik dan Akuatik) tidak akan terpengaruh.


title: Kejuaraan Eropa (acara multi-olahraga)

text: Pada tahun 2018, Kejuaraan Atletik Eropa akan diadakan di Berlin, sementara Glasgow akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Aquatik, Cycling, Gymnastik, Rowing dan Triathlon bersama dengan Kejuaraan Tim Golf Eropa yang baru.


title: Kejuaraan Eropa (acara multi-olahraga)

text: Kejuaraan sedang dipentaskan di bawah satu merek baru dengan 'Mark of a Champion', sebuah logo seperti bintang.


title: Kejuaraan Eropa (acara multi-olahraga)

text: European Broadcasting Union adalah mitra kunci dalam acara tersebut dan akan disiarkan di seluruh saluran bebas udara Eropa melalui jaringan Eurovision Network, yang mencapai perkiraan sekitar 1,03 miliar. Acara ini juga akan disiarkan di radio dan beberapa platform digital Eropa.


title: Kejuaraan Eropa (acara multi-olahraga)

text: Lomba Atletik akan diselenggarakan di Olympiastadion (Berlin) di Berlin antara tanggal 7 dan 12 Agustus 2018. Kompetisi akan dimulai di Glasgow pada tanggal 3 Agustus dengan lomba Renang yang berlangsung di Tollcross International Swimming Centre dan disinkronkan lomba Renang di Kampus Olah Raga Scotstoun, Olahraga Selam di Royal Commonwealth Pool di Edinburgh, dan Lomba renang di kolam air terbuka berlangsung di Loch Lomond.


title: Kejuaraan Eropa (acara multi-olahraga)

text: Sedangkan lomba Balap Sepeda akan membawa empat disiplin Olimpiade, yakni: jalur, jalan, sepeda gunung dan BMX, dan untuk pertama kalinya olahraga ini akan diselenggarakan di Glasgow, Sir Chris Hoy Velodrome, di jalan-jalan Glasgow, Cathkin Braes Mountain Bike Trails dan jalur balap BMX standar Olimpiade juga akan dibangun di kota ini.


title: Kejuaraan Eropa (acara multi-olahraga)

text: Senam akan berlangsung di SSE Hydro, tempat diadakannya Kejuaraan Gymnastik Dunia FIG 2015, dan Kejuaraan Tim Golf akan dihelat di Gleneagles Skotlandia, tempat diadakannya Piala Ryder 2014.


title: Kejuaraan Eropa (acara multi-olahraga)

text: Baik dayung dan triatlon akan berlangsung di Strathclyde Country Park.


title: Kejuaraan Eropa (acara multi-olahraga)

text: Kompetisi ini tidak terkait dengan Pertandingan Eropa yang diselenggarakan dalam tradisi Olimpiade oleh European Olympic Committees.


title: Kejuaraan Eropa (acara multi-olahraga)

text: Badan-badan pemerintah Eropa untuk bidang olahraga atletik, bersepeda, golf, senam, dayung dan triathlon, akan mengkoordinasikan kejuaraan kontinental masing-masing sebagai bagian dari edisi pertama Kejuaraan Eropa 2018.


title: Kejuaraan Eropa (acara multi-olahraga)

text: Badan pelaksana kontinental yang berpartisipasi awal, dan kejuaraan, adalah:European Broadcasting Union (EBU), menajdi badan payung untuk saluran bebas-ke-benua, akan menjadi mitra siaran untuk kejuaraan gabungan ini, yang diperkirakan akan menghasilkan lebih dari 2700 jam pemrograman. Atletik sendiri, diharapkan mampu mengalami kenaikan 20% angka penonton televisi dibandingkan dengan olahraga tunggal tradisional Kejuaraan Atletik Eropa.


title: Kejuaraan Eropa (acara multi-olahraga)

text: Semua penyiar bebas saluran udara utama Eropa akan menyiarkan Kejuaraan Eropa 2018 ini. Uni Penyiaran Eropa, yang memegang hak siaran di semua platform, telah mengkonfirmasi cakupan di lima pasar teratas, BBC di Inggris, ARD / ZDF di Jerman, France Televisions di Prancis, RAI di Italia dan TVE di Spanyol. Anggota EBU lainnya yang sudah mendaftar termasuk VRT di (Belgia), HRT (Kroasia), DR (Denmark), YLE (Finlandia), RTÉ (Irlandia), NOS (Belanda), NRK (Norwegia), TVP (Polandia), SRG SSR (Swiss) dan SVT/TV4 (Swedia). Tingkat cakupan juga ditingkatkan oleh kesepakatan dengan Eurosport. Secara keseluruhan, ada 35 anggota EBU yang telah menandatangani kesepakatan kerjasama penyiaran pada November 2016.


title: Kejuaraan Eropa (acara multi-olahraga)

text: Edisi kedua Kejuaraan Eropa direncanakan diadakan pada musim panas 2022 dengan proses pemilihan tempat tuan rumah yang sedang berlangsung.


title: Kejuaraan Eropa (acara multi-olahraga)

text: European Athletics, Ligue Européenne de Natation, Union Européenne de Cyclisme, FISA dan European Triathlon Union sepakat pada tahun 2015 untuk menyelenggarakan kejuaraan individual mereka sebagai bagian dari Kejuaraan Eropa. Masing-masing federasi dan kota tuan rumah akan menyelenggarakan kejuaraan individu dengan jadwal terkoordinasi dan merek umum pemersatu. Kejuaraan yang akan disertakan adalah Kejuaraan Atletik Eropa, Kejuaraan Balap Eropa, Kejuaraan Mendayung Eropa, dan Kejuaraan Triathlon Eropa serta Kejuaraan Senat Eropa dan Kejuaraan Tim Golf Eropa yang baru. Baik senam maupun golf secara formal bergabung dengan acara baru tersebut pada tanggal 23 Oktober 2015.


title: Sanjak Vidin

text: Sanjak Vidin (bahasa Bulgaria: видински sandzak, bahasa Serbia: видински санџак, bahasa Turki: sancağı vidin) adalah sebuah sanjak Turki Utsmaniyah, dengan Vidin sebagai pusat administrasinya. Sanjak ini didirikan setelah Pertempuran Nikopolis pada tahun 1396 keluar dari teritori Ketsaran Vidin dan pada pertengahan abad ke-15 beberapa wilayahnya dicaplok oleh Serbia sebelum akhirnya Turki Utsmaniyah berhasil mengambil alih.


title: Sanjak Vidin

text: Setelah penerobosan besar ke Balkan pada akhir abad ke-14, Turki Utsmaniyah sangat menyadari akan kepentingan strategisnya Sungai Donau dan memutuskan untuk mengambil alih semua benteng-benteng penting pada tepi sungainya. Ketsaran Vidin, yang di bawah kekuasaan Ivan Sratsimir, menjadi negara vasal Turki Utsmaniyah pada tahun 1393, dan garnisun (pasukan yang ditempatkan di benteng untuk mempertahankannya) Turki Utmaniyah yang kuat ditempatkan di Vidin. Sebelum Pertempuran Nikopolis pada tahun 1396, Sratsimir menyerahkan garnisun Turki Utsmaniyah kepada tentara salib yang dengan segera dikalahkan, sementara Sratsimir ditangkap oleh Turki Utsmaniyah dan dibunuh pada tahun berikutnya.


title: Sanjak Vidin

text:
Menurut daftar pajak Turki Utsmaniyah dari tahun 1454 sampai 1455 teritori sanjak ini termasuk beberapa nahiyah berikut ini:
Dan benteng-benteng berikut ini:
Beberapa para ahli menganggap bahwa daerah Negotin, Kljuc, dan sebagian Tcherna Reka termasuk bagian darinya sebelum penaklukan Turki Utsmaniyah terhadap Kedespotan Serbia dan dimasukkan ke dalam Sanjak Vidin setelah tahun 1455, karena sensus pertama Sanjak Vidin tidak menyebutkannya. Hal ini diasumsikan (oleh sejarawan Bojanić-Lukač dan sejarawan lain yang mengkonfirmasi pendapatnya) bahwa setelah penaklukan Turki Utsmaniyah terakhir, perlu untuk menempati wilayah yang tak ditempati ini sebelum dimasukkan ke dalam sistem timar Sanjak Vidin. Sampai saat itu, sanjak ini adalah satuan administrasi terpisah, salah satu dari banyak wilayah perbatasan Turki Utsmaniyah.


title: Sanjak Vidin

text: Beberapa orang dari wilayah tetangganya, Rumania, mulai bermigrasi ke Sanjak Vidin, terutama setelah Perang Turki Panjang (1591-1606) dan krisis kelaparan yang terjadi setelah perang.


title: Sanjak Vidin

text: Pada tahun 1807, selama Pemberontakan Serbia Pertama, pemberontak Serbia menyerang bagian sanjak, yang pada saat itu masih berada di bawah kekuasaan Osman Pazvantoglu dari Utsmaniyah. Tujuan pemberontak adalah untuk membangun komunikasi dengan tentara Rusia di Wallachia di bawah pimpinan Jenderal Ignatiev. Setelah runtuhnya Pemberontakan Serbia Pertama, bagian dari wilayah sekitar Sokobanja dan Svrljig yang direbut kembali dari pemberontak dianeksasi oleh Sanjak Vidin.


title: Sanjak Vidin

text: Sanjak Vidin adalah salah satu dari enam sanjak Turki Utsmaniyah dengan galangan kapal yang paling maju (bersama sanjak Smederevo, Nikopolis, Požega, Zvornik, dan Mohač).


title: Sanjak Vidin

text: Pada tahun 1396, akhirnya Vidin secara permanen diambil alih oleh Utsmaniyah, yang memperbaiki benteng Baba Vida dan membangun tembok panjang di sekitarnya.


title: Sanjak Vidin

text: Pada 1455, Turki Utsmaniyah mendaftarkan semua tempat berpenduduk di sanjak itu untuk pertama kalinya. Empat defter (daftar pajak) dibuat di Sanjak Vidin pada periode antara tahun 1483 dan 1586. Pada tahun 1460, setelah kesuksesannya dalam pertempuran di dekat Baziaş (dan penangkapan Michael Szilágyi), sultan memberi penghargaan kepada Ali Bey Mihaloğlu dengan menunjuknya sebagai sanjakbey untuk Sanjak Vidin. Pada bulan Maret 1834 Husseyn Pasha ditunjuk sebagai sanjakbey untuk Sanjak Nicopolis dan Sanjak Vidin.


title: Sanjak Vidin

text: Setelah tahun 1541, sanjak ini menjadi bagian dari Eyalet Budin. Dari 1846 sampai 1864, sanjak ini merupakan bagian dari Eyalet Widdin, sedangkan dari tahun 1864 sampai 1878, sanjak ini adalah bagian dari Vilayet Donau.


title: Taman Nasional Gran Paradiso

text: Taman Nasional Gran Paradiso (bahasa Italia: "Parco nazionale del Gran Paradiso", ), adalah sebuah taman nasional Italia di Graia Alpen, antara Lembah Aosta dan wilayah Piedmont. Taman nasional ini diberi nama sesuai nama Gunung Gran Paradiso, yang terletak di dalam taman ini, dan bersebelahan dengan Taman Nasional Vanoise Perancis. Wilayah yang termasuk dalam taman ini pada mulanya tertutup untuk melindungi "Alpine ibex" dari para pemburu liar, karena taman ini merupakan daerah perburuan pribadi bagi Raja Victor Emmanuel II, namun sekarang juga melindungi spesies lainnya.


title: Taman Nasional Gran Paradiso

text: Pada awal abad ke-19, dikarenakan perburuan, "Alpine ibex" bertahan di wilayah Gran Paradiso dan Vanoise. Sekitar 60 ekor ibex bertahan hidup di sini. Ibex diburu secara intensif, sebagian untuk olah raga, namun juga karena bagian tubuh mereka dianggap memiliki sifat terapeutik (penyembuhan): jimat dibuat dari sebuah tulang berbentuk salib kecil dekat jantung ibex dengan tujuan untuk melindungi dari pembunuhan. Karena penurunan populasi ibex yang mengkhawatirkan, Victor Emmanuel, yang segera menjadi Raja Italia, mempermaklumkan "Cagar Alam Perburuan Kerajaan Gran Paradiso" pada tahun 1856. Penjaga pelindung dibangun bagi ibex. Jalur yang ditata untuk ibex masih digunakan saat ini sebagai bagian dari 724 kilometer (450 mil) jalan setapak yang ditandai dan jalur keledai.


title: Taman Nasional Gran Paradiso

text: Pada tahun 1920, cucu laki-laki Victor Emmanuel II Raja Victor Emmanuel III menyumbangkan taman yang aslinya seluas 21 kilometer persegi (5.189 acre), dan taman tersebut dibangun pada tahun 1922. Ini merupakan taman nasional pertama Italia. Ada sekitar 4.000 ekor ibex dalam taman ini ketika terlindungi. Terlepas dari keberadaan taman tersebut, ibex diburu secara liar hingga tahun 1945, ketika hanya tersisa 419 ekor. Perlindungan mereka meningkat, dan saat ini hampir mencapai 4.000 ekor di taman ini.


title: Taman Nasional Gran Paradiso

text: Taman ini terletak di Graia Alpen di wilayah Piedmont (di Kota Metropolitan Turin) dan Lembah Aosta di barat laut Italia. Ini mencakup 703 kilometer persegi (173.715 acre) relief topografi dataran tinggi. 10% area permukaan taman itu berhutan. 16,5% digunakan untuk pertanian dan padang rumput penggembalaan, 24% tidak digarap, dan 40% diklasifikasikan sebagai tidak subur. 9,5% luas permukaan taman ditutupi oleh 57 gletser. Pegunungan dan lembah taman ini terbentuk oleh gletser dan sungai.


title: Di Antara Kata

text: "Di Antara Kata" adalah lagu yang diciptakan dan ditulis oleh Fariz R.M. dalam album "Panggung Perak" pada tahun 1981. Lagu ini merupakan salah satu karyanya yang paling terkenal serta telah menghasilkan versi daur ulang.


title: Panggung Perak (lagu)

text: Panggung Perak adalah lagu yang diciptakan dan ditulis oleh Fariz R.M. dan Jimmy Paais dalam album album yang berjudul sama pada tahun 1981. Lagu ini dibuka dengan narasi memoar oleh ibunda Fariz R.M., Anna Rijnenberg. Lagu tersebut merupakan sebuah lagu semi-autobiografi.


title: Semusim

text: Semusim dapat mengacu kepada beberapa hal berikut:


title: Danau Klopeiner

text: Danau Klopeiner (, ) adalah sebuah danau dekat kotamadya Völkermarkt yang terletak dalam munisipalitas Sankt Kanzian di Kärnten, Austria. Danau Klopeiner merupakan danau yang tersisa dari daerah danau yang lebih besar sebelumnya, yang membentang di wilayah Kühnsdorf saat ini. Dengan temperatur air mencapai 29 °C, danau ini merupakan salah satu danau terhangat di daerah Alpen.


title: Danau Klopeiner

text: Danau Klopeiner pada umumnya merupakan sebuah danau yang tenang. Hanya sedikit sungai kecil yang mengalir ke dalamnya. Akibatnya adalah suhu air yang sangat tinggi, mencapai hingga 29 °C . Arus keluar berada di sisi barat dan mengalir di dalam sungai Drava. Danau Klopeiner memiliki panjang 1800 meter, lebar 800 meters, dan kedalaman terdalam mencapai 48 meter. Kedalaman rata-rata adalah 23 meter.


title: Danau Klopeiner

text: Karena jarangnya aliran air yang masuk dari sungai, munisipalitas Sankt Kanzian sangat memperhatikan pelestarian kualitas air. Sejak tahun 1980-an ketika danau tersebut terkontaminasi secara biologis, mereka berhasil menambahkan kanal yang berbeda untuk memberi ventilasi danau. Sejak tahun 1975 danau tersebut dipenuhi melalui instalasi air dalam dengan tambahan oksigen. Pada tahun 1930-an sirkulasi air mencapai kedalaman 40 meter, namun saat ini air hanya bersirkulasi hingga 30 meter, sehingga memerlukan bantuan teknis.


title: Danau Klopeiner

text: Danau Turner yang sedikit lebih kecil dengan kedalaman 13 meter terkenal karena suhunya yang tinggi. Danau ini terletak sekitar 2 kilometer lebih jauh dari Danau Klopeiner dan juga termasuk dalam munisipalitas Sankt Kanzian. Di sebelah utara Danau Klopeiner, terdapat Danau Klein yang merupakan sebuah tempat pemancingan yang populer.


title: Danau Klopeiner

text: Danau Klopeiner merupakan sebuah objek wisata yang populer, oleh karena itu hotel-hotel dan kolam-kolam renang bertebaran di sekitar kawasan danau keseluruhan. Sebagian besar area kolam bersifat pribadi dan hanya boleh digunakan oleh tamu hotel. Ada juga beberapa area kolam renang umum, yang dilengkapi dengan restoran kecil.


title: Danau Klopeiner

text: Pada awal tahun 1885, tamu pertama tiba di Danau Klopein, di mana di sekitarnya menawarkan 40 tempat tidur. Pada saat itu, fokusnya adalah pada penyembuhan beberapa penyakit paru-paru. Akomodasi wisata utama pertama dibuka pada tahun 1920-an. Sampai tahun 1970-an daerah ini menjadi semakin populer sebagai objek wisata, yang terbagi dalam tiga wilayah - Sommerfrischen Klopein (Nordufer), Seelach (Nordwestecke) dan Unterburg (Südostecke). Saat ini ketiga wilayah ini saling terikat, di mana pusat pariwisata berada di kawasan Seelach.


title: Danau Klopeiner

text: Pada tahun 2015, peragawati dan aktris Austria Larissa Marolt bersama dengan ayahnya Heinz Anton Marolt, membeli hotel "Seehotel Klopein".


title: Hak menentukan nasib sendiri

text: Hak menentukan nasib sendiri () adalah hak setiap orang untuk secara bebas menentukan kehendaknya sendiri, khususnya dalam hal prinsip mengenai status politik dan kebebasan mengejar kemajuan di bidang ekonomi, sosial, serta budaya. Kepentingan akan menentukan nasib sendiri, oleh sebab itu terletak pada adanya kebebasan dalam membuat pilihan. Namun demikian, dewasa ini, penggunaan menentukan nasib sendiri lebih mengacu pada hak untuk menentukan nasib politik. Namun dalam acuan tersebut, tidak ada kriteria hukum yang menjelaskan siapa orang/pihak yang dimaksud, atau kelompok mana yang dapat secara sah membuat klaim terhadap hak tersebut dalam kasus tertentu, yang menjadikannya salah satu di antara isu kompleks yang dihadapi para pembuat kebijakan.


title: Hak menentukan nasib sendiri

text: Istilah "right to self determination" atau hak untuk menentukan nasib sendiri mendapat perhatian yang cukup besar di Indonesia pada proses penyelesaian konflik yang sangat sensitif, termasuk peristiwa referendum Timor Timur pada tahun 1999 dan perundingan Aceh yang kemudian melahirkan Otonomi Khusus. Pada mulanya prinsip menentukan nasib sendiri merupakan pedoman dalam pembangunan ulang Eropa pasca-Perang Dunia I. Ketika sistem Eropa terdahulu mulai hancur setelah berakhirnya Perang Dunia I, prinsip menentukan nasib sendiri mendapat pembelaan dari tokoh internasional yang memiliki landasan ideologi berbeda, yakni Vladimir Lenin (dari 1903 sampai 1917) dan presiden Woodrow Wilson (pada 1918). Pidato Lenin bersifat lebih universal, meskipun pada akhirnya kurang berpengaruh. Sebaliknya, 14 Pokok Wilson menguraikan sejumlah prinsip berkenaan dengan menentukan nasib sendiri, namun hanya diterapkan untuk orang-orang Eropa, dimana gagasan menentukan nasib sendiri tersebut berkembang secara berbeda di Eropa Tengah dan Eropa Timur, dengan di Eropa barat. Berkembangnya negara-negara moderen di Eropa, dan meningkatnya kesadaran nasional yang tengah populer di masa itu, meningkatkan status ‘menentukan nasib sendiri’ sebagai prinsip politik.


title: Hak menentukan nasib sendiri

text: Lingkup prinsip menentukan nasib sendiri dianalisis oleh dua kelompok ahli internasional yang ditunjuk oleh "League of Nations" (liga bangsa-bangsa – LBB) untuk memeriksa kasus pulau Aland, wilayah yang secara budaya dan bahasa termasuk wilayah orang-orang Swedia, dan wilayah tersebut menginginkan kembali bersatu dengan pulau induk Swedia daripada tetap menjadi bagian negara Finlandia yang baru merdeka dari kekaisaran Rusia pada Desember 1917. Kelompok ahli yang pertama berpendapat bahwa menentukan nasib sendiri jelas tidak mendapat status hukum internasional karena meskipun prinsip menentukan nasib sendiri berperan penting dalam pandangan politik moderen, terutama sejak Perang Dunia I, prinsip ini tidak ditemukan dalam perjanjian LBB. Pengakuan prinsip menentukan nasib sendiri pada sejumlah perjanjian internasional tertentu tidak dapat dianggap cukup untuk prinsip ini dapat diletakkan pada kaki yang sama dengan peraturan positif Hukum Bangsa-Bangsa "(Law of Nations"). Kelompok ahli kedua mencapai simpulan yang hampir serupa dengan lingkup menentukan nasib sendiri kelompok pertama, mengistilahkannya sebagai “sebuah prinsip keadilan dan kebebasan yang diekspresikan dalam formula yang samar-samar dan umum, sehingga menimbulkan bermacam-macam interpretasi dan pendapat yang berbeda-beda.”


title: Hak menentukan nasib sendiri

text:
Di dalam konteks masyarakat internasional yang semakin berkembang, beberapa masalah timbul dari prinsip menentukan nasib sendiri. Salah satu manifestasi menentukan nasib sendiri yakni menentukan nasib sendiri nasional, yang merupakan solusi terkait masalah teritorial yang kronis dalam hubungan internasional, namun di lain pihak merupakan sumber ancaman bagi stabilitas teritorial. Mendekati abad ke-20, prinsip ini dapat berarti:
Demikian lebarnya pandangan-pandangan berlainan terkait situasi dalam suatu negara menyebabkan sulitnya menemukan definisi yang pasti mengenai hak menentukan nasib sendiri agar bisa digunakan sebagai alat hukum untuk menyelesaikan perselisihan. Kebingungan mengenai prinsip menentukan nasib sendiri, yakni bersumber dari kegagalan mendefinisikan pihak yang berhak membuat klaim yang dimaksud dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia internasional- orang perseorangan, kelompok, atau bangsa- dan seperti apa hak tersebut diberikan. Presiden Woodrow Wilson merupakan negarawan yang teridentifikasi paling dekat dengan prinsip menentukan nasib sendiri. Ia mempertimbangkan penerapan beberapa prinsip untuk mengakhiri perang dan mendasari era baru perdamaian dan keadilan. Namun, istilah/prinsip menentukan nasib sendiri itu tidak muncul dalam ‘"Fourteen Points’" (14 pokok) yang dikemukakannya mengenai hak minoritas di dalam negara yang lebih besar, dan ia juga tidak pernah menyebutkan pendirian negara baru yang independen. Prinsip menentukan nasib sendiri kemudian terdapat pula dalam piagam Atlantik dan proposal Dumbarton Oaks.


title: Hak menentukan nasib sendiri

text: Menentukan nasib sendiri menjadi resmi secara hukum setelah tahun 1945, ketika prinsip ini dimuat dalam Piagam PBB, meskipun prinsip ini diterapkan untuk negara yang sudah ada, dan bukan untuk kelompok orang atau kelompok bangsa. Prinsip menentukan nasib sendiri dalam piagam PBB berada dalam konteks pengembangan hubungan persahabatan antar negara-negara dan yang bersinggungan dengan prinsip persamaan hak. Konteks ini jelas berada di luar konteks negara, termasuk di dalamnya wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri, sehingga orang/pihak yang dimaksud dalam konteks tersebut tentu belum mencapai pengertian apa yang disebut saat ini dengan swapraja atau daerah yang berpemerintahan sendiri. Meski demikian, menentukan nasib sendiri secara cepat berkembang dari sebuah prinsip menjadi sebuah hak, terutama setelah deklarasi tahun 1960, ketika istilah tersebut digunakan untuk menandakan dekolonialisasi. Pada saat itu, penerapan menentukan nasib sendiri tetap pada wilayah, dan bukan pada kelompok orang. Dengan berlangsungnya proses dekolonialisasi, prinsip penentuan nasib sendiri yang definisinya dalam Piagam PBB bersifat samar-samar, semakin berkembang menjadi “hak” untuk menentukan nasib sendiri. Perkembangan ini mencapai puncaknya pada dekade antara 1960 dan 1970 ketika sebagian besar negara jajahan meraih kemerdekaan.


title: Hak menentukan nasib sendiri

text: Hurst Hannum, seorang profesor dari sekolah hukum dan diplomasi Fletcher ("Fletcher School of Law and Diplomacy"), menjelaskan tiga periode yang membentuk sejarah konsep menentukan nasib sendiri.


title: Hak menentukan nasib sendiri

text: Periode pertama konsep menentukan nasib sendiri dimulai pada abad ke-19, bertahan hingga zaman pemerintahan Amerika Serikat dipimpin oleh presiden Woodrow Wilson, dan berakhir pada sekitar tahun 1945. John Stuart Mill, di antara ahli yang lainnya, menyatakan bahwa keterkaitan antara etnisitas; bahasa; dan budaya pada satu sisi, dan status sebagai negara pada sisi lain, merupakan pijakan yang melatarbelakangi pergerakan nasional pada abad ke-19. Namun Hanum berpendapat, pergerakan nasional klasik pada periode tersebut bukanlah untuk memecah suatu kekuasaan, melainkan untuk menggabungkan kelompok-kelompok/bangsa-bangsa, seperti yang terjadi di Jerman dan Italia. Menentukan nasib sendiri sebagai kekuatan politik dalam masyarakat internasional merupakan fenomena yang baru muncul sebagai akibat dari perang dunia I, dan akibat pemecahan wilayah yang termasuk dalam kekaisaran Ottoman dan kekaisaran Austro-Hongaria. Kelompok-kelompok nasional yang lebih kecil di dalam kekaisaran berkehendak menarik diri dan membagi wilayah mereka. Menentukan nasib sendiri setelah terdisintegrasinya kekaisaran Ottoman dan kekaisaran Austro-Hongaria, dengan demikian, mengambil bentuk berupa pembagian/pemisahan diri daripada penggabungan teritorial.


title: Hak menentukan nasib sendiri

text: Periode pertama setelah perang dunia I ini yang menyebabkan menentukan nasib sendiri menjadi terkemuka secara internasional, dimana prinsip menentukan nasib sendiri suatu bangsa berubah menjadi hak suatu bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan. Oleh sebab itu, dalam istilah umum, prinsip ini disederhanakan menjadi suatu kepercayaan bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk membuat negara sendiri dan menentukan pemerintahan mereka sendiri. Namun pada Konferensi Perdamaian Paris ("Paris Peace Conference") pada tahun 1919, kekuatan kolonial ("colonial powers") terlibat dalam sebuah perdebatan yang berujung pada suatu kesimpulan bahwa tidak mungkin menentukan nasib sendiri diberikan kepada semua orang. Perwakilan kekuatan kolonial berpendapat bahwa pada saat itu, orang-orang jajahan harus dikecualikan dari proses karena belum memiliki kedewasaan dalam berpolitik. Menentukan nasib sendiri oleh sebab itu menjadi sebuah prinsip "ad hoc" (khusus) yang dapat diberikan hanya kepada negara-negara yang terkait dengan berakhirnya perang. Dengan demikian, pihak yang dapat menjalankan menentukan nasib sendiri ialah kelompok etnis yang dimobilisasi secara nasional selama abad ke-19 di bawah kekaisaran Austro-Hongaria, kekaisaran Jerman, kekaisaran Ottoman, dan kekaisaran Rusia. Dengan cepat, menentukan nasib sendiri bergulir menjadi isu etnis. Pemahaman kedaulatan menjadi berakar pada ide bangsa, dan bangsa secara spesifik terdefinisi menjadi istilah nasional-etnis ("ethno-national"). Selama konferensi perdamaian tersebut diketahui mustahil untuk menetapkan batas negara dari negara-negara yang baru terbentuk pascapemecahan area-area dalam kekaisaran tersebut. Konstitusi negara-negara baru yang berada di wilayah yang sebelumnya dimiliki oleh kekaisaran Eropa dinyatakan dalam basis persamaan warga negara, dan mereka memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Tetapi beberapa bulan setelah pembentukan negara secara resmi, otoritas domestik meletakkan prioritas kelompok-kelompok populasi berdasarkan identifikasi etnis masing-masing. Praktik-praktik diskriminasi seperti itu seringkali dibenarkan secara domestik atas nama menentukan nasib sendiri dan toleransi internasional, disebabkan karena formulasi yang ambigu dari prinsip hak minoritas.


title: Hak menentukan nasib sendiri

text: Kerajaan Serbia, Kroasia dan Slovenia (Kerajaan Yugoslavia) merupakan kasus yang menjadi simbol untuk praktik diskriminasi etnis. Terbentuk sehari sebelum Konferensi Perdamaian Paris, dan secara resmi dibentuk berdasarkan persamaan orang-orang yang berada di dalamnya, negara berbentuk kerajaan tersebut diakui oleh "Entente Powers" (aliansi informal) beberapa bulan kemudian dengan penandatanganan Perjanjian Saint-Germain. Serupa dengan perjanjian lain yang mengakui negara-negara baru antara tahun 1919 dan 1923, dokumen dalam perjanjian Saint-Germain secara simultan mengatur perlakuan terhadap minoritas di dalam Kerajaan. Penandatanganan perjanjian sebagai persyaratan pengakuan internasional terhadap Kerajaan bersifat kondisional, yakni apabila otoritas nasional kerajaan dapat menjamin bahwa persamaan individu dalam pemerintahan, dan pengakuan kelompok etnis yang berbeda dapat dihormati. Namun demikian, sementara delegasi nasional mendeklarasikan bahwa kerajaan tersebut seperti halnya terdiri dari satu orang, namun dengan tiga nama- Serbia, Kroasia, dan Slovenia- sensus terakhir yang dilakukan Austro-Hongaria pada tahun 1910 mengindikasikan bahwa di daerah yang termasuk wilayah negara baru tersebut, sekurangnya terdapat sembilan kelompok etnis berbeda yang hidup berdampingan disana. Setelah perpanjangan diskusi dalam konferensi perdamaian tersebut, pada akhirnya diputuskan bahwa empat minoritas diakui secara internasional, yaitu: orang-orang Bulgaria, orang-orang Austria, orang-orang Hongaria, dan “orang-orang Muslim,” meski tetap tidak ada kejelasan mengenai bagaimana hasil seleksi itu dibuat. Hasil langsung pengakuan politik yang tidak seimbang itu berdampak pada sering dikecualikannya pihak minoritas yang tidak diakui secara internasional, dari keikutsertaan penuh mereka dalam komunitas politik nasional. Konferensi Perdamaian Paris hanya menciptakan lebih banyak subkelompok yang tidak diberikan negara mereka sendiri, dan secara formal hanya diberikan jaminan untuk menjaga budaya mereka. Pemenang Perang Dunia I mensyaratkan negara-negara baru di Eropa Tengah dan Eropa Timur menerima kondisi tersebut agar dapat diakui, tetapi menolak untuk menerima kewajiban tersebut untuk diri mereka sendiri. Terobsesi oleh ide keseragaman nasional, negara-negara yang terbentuk setelah pemecahan kekaisaran itu mendirikan administrasi pemerintahan terpusat, dan melakukan denasionalisasi atau penghilangan hak kebangsaan terhadap orang-orang minoritas. Selain itu, sebagaimana sejumlah petisi diterima oleh Liga Bangsa-Bangsa sejak tahun 1920an, praktik denasionalisasi tersebut seringkali disertai dengan penggunaan kekerasan oleh negara dan otoritas lokal sebagai bentuk intimidasi. Praktik-praktik diskriminasi telah dijadikan instrumen oleh pihak otoritas negara, dengan mengatasnamakan menentukan nasib sendiri dan hak minoritas.


title: Hak menentukan nasib sendiri

text:
Periode ke-dua konsep menentukan nasib sendiri ditandai dengan berdirinya "United Nation" – UN (Perserikatan Bangsa-Bangsa – PBB) pada tahun 1945. Menentukan nasib sendiri kelompok etnis, seperti yang didefinisikan dalam Konferensi Perdamaian Paris, yang muncul dari Perang Dunia II ini relatif lebih lemah daripada akibat yang ditimbulkan oleh Perang Dunia I sebelumnya. Penerapan menentukan nasib sendiri yang dilakukan secara sistematik justru berakibat pada bencana yang terjadi secara tidak parallel. Para penganut nazisme dan fasisme telah menggunakan konsep menentukan nasib sendiri untuk menghilangkan kelompok minoritas dan merasionalkan pembunuhan. Semakin meluasnya pandangan mengenai menentukan nasib sendiri muncul setelah beberapa dekade akibat sejumlah alasan tertentu, antara lain:
Pada tahun 1945, blok sekutu mengakui adanya dua kelemahan utama dalam konsep menentukan nasib sendiri dari yang diformulasikan setelah Perang Dunia I. Kelemahan pertama ialah norma etnis yang melekat pada konsep menentukan nasib sendiri, dan definisi orang-orang, yang dapat digunakan untuk mendukung praktik-praktik yang tidak boleh dilakukan. Kelemahan kedua ialah kurang terformulasikan dengan jelasnya konsep menentukan nasib sendiri setelah Perang Dunia I, sehingga menyebabkan digunakannya konsep tersebut sebagai instrumentalisasi berbahaya dan menciptakan fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya secara internasional. Di musim semi tahun 1945, blok sekutu menghadapi tanggung jawab melakukan rekonstruksi pascaperang. Di antara tugas mereka ialah mengutuk dan memberikan penghukuman atas kejahatan sistematik terhadap populasi domestik yang dilakukan atas nama prinsip yang diakui secara internasional, menentukan nasib sendiri. Di dalam konteks yang tengah dihadapi oleh blok sekutu pada saat itu, satu hal yang jelas bagi mereka ialah peninjauan dan formulasi ulang yang harus dilakukan terhadap prinsip menentukan nasib sendiri. Oleh sebab itu, prinsip tersebut kemudian diformalkan dalam hukum internasional melalui inklusinya di dalam piagam PBB.


title: Hak menentukan nasib sendiri

text: Menentukan nasib sendiri di dalam PBB menempati posisi yang lebih penting dibandingkan di dalam organisasi pendahulunya, LBB, karena menentukan nasib sendiri secara jelas tertera dalam artikel Piagam PBB. Perjanjian LBB tidak menyebut secara langsung prinsip menentukan nasib sendiri (tidak menggunakan kata/istilah tersebut) di dalam sistem mandat yang didirikannya, dan identifikasi mandat dan implementasi sistem sepenuhnya bergantung pada politik, bukan pada hukum. Tidak seperti dalam perjanjian LBB, Piagam PBB menyebut menentukan nasib sendiri sebanyak dua kali. Artikel 1(2) Piagam PBB secara eksplisit menyebutkan bahwa tujuan PBB ialah menjadi pengembang “hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri orang-orang, dan mengambil langkah yang sesuai untuk memperkuat kedamaian universal.” Artikel 55 piagam PBB, berhubungan dengan ekonomi internasional dan kerjasama sosial, menyatakan bahwa PBB akan mendorong obyektif tertentu “dengan pandangan untuk menciptakan kondisi yang stabil dan kesejahteraan yang diperlukan untuk kedamaian dan hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri…” Pencantuman menentukan nasib sendiri dalam Piagam PBB menandai pengakuan universal prinsip ini sebagai dasar pemeliharaan hubungan perdamaian dan persahabatan di antara negara-negara. Namun seperti halnya dalam Konferensi Perdamaian Paris, menentukan nasib sendiri terdefinisi secara lepas dan mengundang perbantahan karena mengandung norma yang diduga melebihi ukuran yang dapat terjadi pada semua pihak. Istilah dalam piagam tersebut merujuk pada negara, dan bukan pada orang-orang atau kelompok. Meskipun demikian, dengan dituliskannya di dalam piagam, gagasan tersebut segera berkembang dari sebuah prinsip menjadi sebuah hak. Pada artikel 73 Piagam PBB bahkan ditekankan mengenai keunggulan pemerintahan kolonial atas nama “kesejahteraan penduduk wilayah (yang tidak diperintah sendiri).” Hal ini mengungkap kontradiksi yang semakin berkembang, yang oleh delegasi kekuatan kolonial itu temukan dalam diri mereka sendiri. Referensi mengenai menentukan nasib sendiri lebih jauh ditelusuri hingga ke proposal Dumbarton Oaks, yang merupakan rancangan yang dibuat oleh anggota pendiri PBB pada saat akan mendirikan PBB.


title: Hak menentukan nasib sendiri

text: Dalam proposal Dumbarton Oaks, pada artikel 1(2) dan artikel 55 tidak mengandung referensi apapun mengenai menentukan nasib sendiri. Proposal Dumbarton Oaks sesuai artikel 1(2) dirancang sederhana “untuk mengembangkan hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa dan mengambil langkah dalam memperkuat kedamaian internasional.” Pernyataan “berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri orang-orang” ditambahkan untuk pertama kalinya di Konferensi San Fransisco, pada saat empat kekuatan pendukung- Tiongkok, Kerajaan Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet- berkumpul. Disebutkan bahwa Uni Soviet menginisiasi penambahan yang muncul di artikel 1(2) proposal Dumbarton Oaks, yang mengandung referensi untuk “menentukan nasib sendiri orang-orang.” Dalam menjelaskan lingkup konsep tersebut, Tuan Molotov dilaporkan telah mengatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa Uni Soviet “meletakkan kepentingan peringkat pertama” prinsip “persamaan dan menentukan nasib sendiri bangsa-bangsa” yang baru ditambahkan tersebut. Tujuan penambahan tersebut dituduh dapat “menarik perhatian populasi tertentu dari berbagai koloni dan wilayah-wilayah yang dimandatkan,” yang dapat membantu merealisasikan kepentingan mereka dengan segera. Keempat kekuatan pendukung tidak meninggalkan penjelasan definitif mengenai pengertian menentukan nasib sendiri, ataupun konteks dalam kedua artikel yang mencantumkan konsep menentukan nasib sendiri. Namun demikian, komite yang mendiskusikan konsep tersebut telah mengatakan bahwa: berkenaan dengan prinsip menentukan nasib sendiri, ditekankan dengan kuat pada satu sisi bahwa prinsip ini menerangkan keinginan orang-orang dimanapun berada, dan oleh karena itu sudah seharusnya secara jelas disampaikan di dalam isi Bab; di sisi lain, dikatakan bahwa prinsip menentukan nasib sendiri sesuai dengan tujuan piagam hanya sejauh apabila prinsip tersebut menyiratkan hak pemerintahan sendiri dari orang-orang, dan bukan hak untuk melepaskan diri ("secession").


title: Hak menentukan nasib sendiri

text: Pendapat hukum menghasilkan jawaban yang bervariasi atas pertanyaan sifat alami prinsip menentukan nasib sendiri. Beberapa pendapat menyatakan bahwa prinsip menentukan nasib sendiri merepresentasikan sebuah perkembangan baru dalam hukum internasional. Pendapat lainnya mengatakan bahwa prinsip tersebut tidak berarti lebih daripada deklarasi aturan yang sudah ada dalam hukum internasional. Terlepas dari kedua pandangan tersebut, tersisa fakta bahwa menentukan nasib sendiri merupakan bagian dari Piagam PBB dan mempunyai signifikansi hukum yang mendalam terhadap dunia politik moderen.


title: Hak menentukan nasib sendiri

text: Transformasi besar terjadi pada tahun 1950an ketika delegasi dari negara dunia ketiga yang telah independen menggunakan PBB sebagai arena politik untuk menegakkan perkara menentukan nasib sendiri untuk orang-orang yang masih berada di bawah pemerintahan kolonial. Perang dingin turut memberikan dampak pula dengan batas tertentu terhadap proses dekolonialisasi. Dengan berakhirnya perang dingin, semakin banyak negara yang menagih hak untuk menentukan nasib sendiri, yang berarti mereka menginginkan negara bangsa mereka sendiri, atau beberapa tingkat otonomi di dalam negara bangsa lainnya. Pergerakan tersebut mengimbangi keinginan negara induk koloni, namun tetap memerlukan hingga sepenuh dekade, atau selama keseluruhan periode negosiasi "UN Covenants on human rights" (perjanjian PBB mengenai hak asasi manusia) untuk dapat mewujudkannya. Selama dekade tersebut, negara-negara pascakolonial berusaha mencangkok “hak menentukan nasib sendiri” menjadi norma hak asasi manusia.


title: Hak menentukan nasib sendiri

text: Pada gilirannya, kelompok elit pribumi di dalam koloni mengatur untuk menangkap bahasa hak asasi manusia dalam menjustifikasi klaim mereka mengenai menentukan nasib sendiri dan persamaan. Pencapaian ini termaktub dalam "1960 General Assembly’s Resolution 1514" (resolusi 1514 majelis umum 1960), yang meminta penghentian kolonialisme. Selain permintaan menentukan nasib sendiri dan hak asasi manusia, Resolusi 1514 juga bermuara pada pembentukan serangkaian negara baru di Asia dan Afrika. Naskah terkemuka pertama pada era pascakolonialisasi, sekaligus dokumen yang paling penting dalam mempromosikan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan juga salah satu dokumen yang memberikan indikasi jelas mengenai makna menentukan nasib sendiri selama periode ke-dua ialah "Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples" (deklarasi pengabulan kemerdekaan terhadap negara jajahan dan orang-orang di dalamnya) oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1960. Kriteria yang mendasari hak tersebut tidak termasuk pemilikan etnis, bahasa, atau budaya yang berbeda, namun menentukan nasib sendiri dalam dokumen tersebut merupakan istilah yang digunakan untuk dekolonialisasi. Pada kenyataannya terdapat empat prinsip yang menandai gagasan menentukan nasib sendiri selama periode dua ini, yaitu:


title: Hak menentukan nasib sendiri

text: Euforia umum yang menimbulkan opini publik internasional sedemikian halnya sehingga menandakan tahun 1960 sebagai “tahun Afrika,” tidak terjadi dengan cara yang sama di antara beberapa negara yang baru terbentuk. Ketika negara bekas jajahan menarik batas komunitas politik mereka, diskriminasi seringkali masih berlaku dengan suatu pengecualian kecil, pemimpin dari negara yang baru diproklamirkan menetapkan praktik diskriminasi formal dan informal, dan sering melibatkan ikatan kekerabatan yang dekat dengan mereka untuk menyokong kelompok domestik tertentu atas kelompok lainnya. Perangkat nilai yang mengatur orde liberal internasional dalam negara yang baru dibentuk, secara sederhana tidak tecermin dalam wilayah negara baru tersebut. Hal itu dapat dipahami karena negara-negara baru tersebut tidak mempunyai pengalaman dengan struktur negara dan pengakuan hak. Negara-negara baru tersebut kesemuanya terbentuk mengikuti prinsip arbitrase "uti possidetis", bahwa status negara merdeka diberikan dengan syarat mengikuti panduan formal dari negara-negara kolonial/penjajah mereka. Meski demikian, penjelasan yang menekankan persistensi norma kolonial di dalam negara yang baru terbentuk, tidak mendapatkan banyak popularitas. Sebagai gantinya, sebagian besar ahli berpendapat bahwa diskriminasi terjadi karena penerapan menentukan nasib sendiri berakibat pada kemerdekaan yang prematur, atau pada suatu retribalisasi politik.


title: Hak menentukan nasib sendiri

text: Menentukan nasib sendiri merupakan prinsip yang menyebabkan berakhirnya sejumlah kekaisaran, yang pertama terjadi di Eropa, dan kemudian di wilayah kolonial, selanjutnya pada konstitusi kemerdekaan di berbagai negara. Untuk beberapa kasus, karena adanya norma tidak campur tangan ("non-interference") selama perang dingin, bila kekerasan terjadi setelah kemerdekaan, hal tersebut secara fundamental menjadi masalah domestik. Prinsip menentukan nasib sendiri, meski demikian, terdapat pula dalam artikel pertama perjanjian PBB mengenai Hak Sipil dan Hak Politik tahun 1966- walaupun dokumen tersebut telah dinegosiasi di sepanjang tahun 1950an, dan sekali lagi definisi menentukan nasib sendiri tidak sepenuhnya tepat.


title: Hak menentukan nasib sendiri

text: Periode ke-tiga perkembangan prinsip menentukan nasib sendiri dimulai dengan berakhirnya masa dekolonialisasi di akhir tahun 1970an, dan berlanjut hingga ke masa sekarang. Tahap ini ditandai dengan percobaan dalam beberapa dekade terakhir untuk menggabungkan dua periode menentukan nasib sendiri sebelumnya, yaitu hak etnis dan budaya minoritas, seperti yang dicetuskan presiden Woodrow Wilson, dengan absolutisme teritorial dekolonialisasi. Periode ketiga ini menghasilkan kecenderungan untuk mendefinisikan ulang gagasan menentukan nasib sendiri yang berarti setiap etnis atau kelompok nasional berbeda mempunyai hak untuk merdeka. Meskipun gagasan menentukan nasib sendiri dalam pengertian populer telah diartikan sedemikian, pengertian tersebut tidak diterima oleh negara manapun, ataupun oleh hukum internasional. Selanjutnya prinsip menentukan nasib sendiri disebut dalam "1975 Helsinki Final Act" (undang-undang akhir Helsinki), yang memberikan asal-mula pada konferensi untuk keamanan dan kerjasama di Eropa ("Conference for Security and Cooperation in Europe"). Namun, Koskenniemi berpendapat bahwa suatu hal yang meragukan, apakah pernyataan prinsip yang dimaksud akan diambil secara harfiah, sebab potensi revolusioner prinsip yang dihasilkan dari konferensi tersebut menekankan pada integritas teritorial.


title: Hak menentukan nasib sendiri

text: Pada periode ke-tiga ini telah terdapat gerakan untuk mengombinasikan gagasan hak minoritas dan dekolonialisasi, yang mendukung pendefinisian menentukan nasib sendiri sebagai hak untuk setiap kelompok etnis. Sisi menarik dari nilai demokratis juga mendorong kesadaran diri masyarakat etnis, dan pada beberapa kasus menyebabkan gerakan pemisahan diri. Komunikasi massa oleh sebab itu, memiliki peran yang besar pula dalam penyebaran gagasan menentukan nasib sendiri seperti yang diartikan dalam periode ke-tiga ini. Nasionalisme, etnisitas, dan agama semakin meningkat penggunaannya sebagai alat untuk mengekspresikan ketidakseimbangan kekuatan ekonomi serta bentuk kerugian lain yang dialami, dan utamanya lebih terlihat di beberapa negara dunia ketiga yang tengah menghadapi perkembangan ekonomi yang cepat, serta urbanisasi, seiring dengan merosotnya pelayanan publik. Di negara-negara berkembang, kelompok-kelompok marjinal mencari sumber identitas dan loyalitas baru di luar negara yang mengabaikan mereka. Alternatif sumber identitas seperti etnisitas dan agama, dan penggunaannya sebagai instrumen politik, oleh sebab itu, menjadi semakin meningkat.


title: Hak menentukan nasib sendiri

text: Sementara waktu perdebatan atas menentukan nasib sendiri dianggap telah berakhir, pemisahan Yugoslavia membawa kembali klaim nasional menentukan nasib sendiri atas nama etnisitas kepada dunia internasional. Menentukan nasib sendiri pada kasus pemisahan Yugoslavia diformulasikan untuk mengesahkan negara-negara baru, dan juga untuk menjustifikasi praktik pembersihan etnis secara fisik dan administratif. Meskipun PBB telah mendorong pemerintahan ideal yang tidak bergantung pada etnis setelah Perang Dunia II, etnisitas sebagai kategori identifikasi tidak pernah benar-benar hilang dari Balkan. Menentukan nasib sendiri mengandung konflik antara dua komponen di dalamnya yang saling bersaing. Setelah hampir setengah abad, pada kenyataannya, etnisitas tetap menjadi permasalahan yang berkaitan dengan pengakuan politik nasional. Setelah berakhirnya perang dingin, bentuk disintegrasi merupakan hasil yang diambil untuk kasus menentukan nasib sendiri antara Uni Soviet dan Yugoslavia. Dengan kematian Josip Broz Tito pada tahun 1980 dan diikuti dengan krisis yang berakhir dengan pemecahan Yugoslavia, dunia menemukan keberlanjutan klaim menentukan nasib sendiri atas nama etnisitas. Di samping itu, klaim tersebut juga dibuat secara tepat di area dimana pada tahun 1919, para penggagas Konferensi Perdamaian Paris mencoba memberikan jaminan pada proses transisi dari kekaisaran menuju negara-bangsa. Perbedaannya ialah, ketika pada tahun 1990an para pemimpin yang baru memproklamirkan diri menyampaikan klaim menurut perspektif mereka sendiri, sedangkan pada tahun 1919 klaim yang dibuat tidak ditoleransi secara internasional. Dengan kata lain, upaya mengonstitusikan negara-etnis bangsa diterima sebagai suatu penyimpangan dari ide liberal mengenai hak asasi manusia dan status negara yang sah.


title: Hak menentukan nasib sendiri

text: Pada tahun 1991, lebih dari satu tahun setelah Kroasia dan Slovenia menunjukkan tanda-tanda awal mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan dari Serbia, "Council of Ministers of the European Community" – EC (dewan menteri komunitas Eropa) membentuk komisi arbitrase khusus, yang dikenal dengan nama Komite Badinter. Pada September 1991, dimulai Konferensi Internasional mengenai Yugoslavia yang dipimpin oleh Sekretaris Luar Negeri Inggris Lord Carrington. Konferensi ini terdiri dari para mediator dewan komunitas Eropa dan perwakilan pihak-pihak yang terlibat, yakni delegasi Yugoslavia dan perwakilan masing-masing republik konstituen. Beberapa bulan kemudian, Komite konferensi tersebut mengikuti prinsip "uti possidetis" mengakui batas antara Kroasia, Bosnia, dan Serbia. Dengan menerapkan prinsip kolonial pengakuan batas kepada orang-orang Balkan, Konferensi mengakui batas internal yang diakui sebelumnya, sebagai perbatasan internasional yang baru. Dalam melakukan hal tersebut, Konferensi mengakui kemungkinan adanya kebetulan ("coincidence") di antara batas-batas negara-negara baru tersebut dengan klaim bangsa etnis. Maka sejak tahun 1990an, pemimpin yang baru memproklamirkan diri menemukan di dalam pengakuan internasional, adanya justifikasi tidak langsung untuk membentuk negara berdasar pada etnis.


title: Hak menentukan nasib sendiri

text: Kebingungan yang meliputi respon terhadap klaim menentukan nasib sendiri etnis menjadi semakin menonjol. Intervensi terakhir yang terjadi di Bosnia, bersamaan dengan pendirian daerah perlindungan internasional, stigmatisasi Serbia, dan indulgensi internasional terhadap Kroasia, diikuti dengan kejadian panjang di Kosovo, mengendapkan hal yang diistilahkan sebagai krisis menentukan nasib sendiri internasional. Dalam pidato di depan Majelis Umum PBB pada tahun 1991, pangeran Hans-Adam II dari Liechtenstein mengutarakan niatnya untuk mengejar arahan baru untuk menentukan nasib sendiri. Pandangan yang ia terangkan ialah untuk menciptakan kerangka hukum baru dengan tujuan memberikan administrasi sendiri yang lebih besar kepada komunitas lokal. Ia berharap agar dalil menentukan nasib sendiri menjadi berkurang, kaitannya dengan batas nasional. Beberapa pihak melihat manfaat proposal dari pangeran Liechtenstein itu berpotensi menegaskan hak menentukan nasib sendiri secara simbolik, dan pada saat yang sama membatasi potensi yang dapat membuat sistem internasional menjadi tidak stabil.


title: Hak menentukan nasib sendiri

text:
Menentukan nasib sendiri dalam hukum internasional mengambil dua bentuk. Satu bagian yakni mengembangkan hukum hak asasi manusia, yang disebutkan dalam gagasan memberikan kepada setiap individu kendali yang lebih besar atas kehidupan mereka. Bagian lainnya, yaitu bagian yang lebih mengundang perdebatan, melibatkan kelompok yang membuat klaim untuk mendirikan negara independen yang berkedaulatan. Atau dalam gagasan moderen mengenai hak menentukan nasib sendiri diusulkan adanya spektrum atau rentang dimana hak tersebut dapat diterapkan, yang dapat dibedakan menjadi menentukan nasib sendiri internal dan eksternal. Menentukan nasib sendiri internal mengacu pada variasi hak politik dan sosial, dan menentukan nasib sendiri eksternal mengacu pada kemerdekaan hukum penuh atau pemisahan diri untuk segolongan orang dari segi politik-hukum ("politico-legal") yang lebih besar, misalnya negara. Namun demikian, klaim mendirikan negara dengan dalil menentukan nasib sendiri seperti yang diakui di era 1960an, ditafsirkan sebagai hak menentukan nasib sendiri bagi wilayah kolonial untuk merdeka, atau menggunakan status lain yang mereka pilih atau inginkan. Etnis atau kelompok yang berbeda di dalam koloni tidak mempunyai hak untuk memisahkan diri dari orang-orang di wilayah yang sama dengan mereka secara keseluruhan. Hak untuk menentukan nasib sendiri terpisah dari hak untuk melepaskan diri dan membentuk negara merdeka, sebagaimana tidak ada hak untuk membentuk negara baru yang tercantum di dalam hukum internasional.
Beberapa ahli menilai bahwa semua klaim separatis terikat pada wilayah, dan berakar dari sejarah keluhan mereka, sehingga penyelesaian apapun memerlukan pemecahan terkait kebutuhan wilayah. Hanya beralasan pada sekumpulan orang-orang yang berbeda, tidak cukup kuat membuat kelompok orang mengklaim menentukan nasib sendiri, menurut pandangan Brilmayer. Norma hukum internasional, oleh sebab itu, tidak berakar dari klaim teritorial, tetapi pada kelompok yang dirugikan, apakah berasal dari orang-orang yang berbeda. Karena kehendak menentukan nasib sendiri suatu kelompok berakar dari berbagai sumber pemicu, termasuk penyangkalan hak minoritas, perdebatan wilayah, aspirasi kelompok, dan kelangsungan hidup secara politik dan ekonomi, maka mendorong demokrasi, menghormati hak asasi manusia, serta memberikan otonomi lokal, kemungkinan merupakan jawaban untuk dilema yang ditimbulkan oleh prinsip menentukan nasib sendiri. Namun pendekatan tersebut tidak menyelesaikan permasalahan menentukan nasib sendiri yang melewati kapasitas, sebab perjuangan menentukan nasib sendiri yang seperti itu dapat berujung pada permintaan pemisahan diri/aksi separatis bahkan di dalam sistem demokrasi yang sudah maju seperti contohnya separatis Quebecois Kanada dan Gerakan Nasional Rakyat Skotlandia ("Scottish National Movement").


title: Hak menentukan nasib sendiri

text: Menentukan nasib sendiri telah dipandang dalam tinjauan hak asasi manusia (HAM), yang membutuhkan pengakuan bahwa hak tersebut dibatasi oleh keperluan melindungi hak orang lain dan komunitas umum, sebagaimana halnya dengan hak asasi manusia lainnya. Hak untuk mempunyai pemerintahan sendiri juga semakin terjalin dengan norma hak asasi manusia, terutama terjadi di dalam kelompok minoritas dan warga asli yang mendiami suatu wilayah. Sementara tidak ada hak untuk memisahkan diri yang diakui di bawah naungan hukum internasional, sebab hukum internasional tidak memberikan standar yang jelas dalam kaitannya dengan pandangan tersebut, memungkinkan adanya pengakuan hak pemisahan diri itu di masa depan sebagai bahan pengecualian apabila suatu kelompok/segolongan orang secara sistematis ditolak haknya dalam berpartisipasi di dalam pemerintahan negara, atau bilamana sekelompok individu di dalam suatu kelompok menderita pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang menyebabkan partisipasinya di dalam pemerintahan menjadi tidak mungkin dilakukan.


title: Hak menentukan nasib sendiri

text: Wallensteen dan Sollenberg menemukan bahwa setidaknya setengah dari perang yang diperjuangkan di akhir abad ke-20 melibatkan kelompok yang mengklaim hak menentukan nasib sendiri mereka dirugikan oleh pihak/negara yang ingin mereka memisahkan diri darinya. Kasus-kasus yang terjadi berkenaan dengan menentukan nasib sendiri, timbul sebagai gejala krisis di dalam hak asasi manusia. Hal tersebut dikarenakan setiap klaim dalam menentukan nasib sendiri biasanya mengindikasikan masalah hak asasi manusia pada tahap akhirnya. Oleh sebab itu, alasan utama keluhan mengenai pelanggaran hak asasi manusia sepatutnya ditangani terlebih dahulu sebelum mencapai ranah menentukan nasib sendiri, dan upaya apapun yang dilakukan untuk membangun sebuah standar, sepatutnya memperhitungkan pula hak asasi manusia serta kemampuan dalam menerapkan standar tersebut. Secara hukum, menentukan nasib sendiri umumnya terbatas pada level negara. Namun secara empiris, pergerakan menentukan nasib sendiri yang mempergunakan kekerasan dan mendapat kesuksesan, cenderung akan mendapatkan pengakuan (menyebarkan pesan melalui jalan kekerasan). Hal ini menimbulkan konflik dengan pemahaman yang sudah berjalan lama bahwa perbatasan internasional tidak dapat diganggu gugat. Barkin dan Cronin berpendapat, kekuatan besar dalam hal tersebut belum dapat ditentukan secara konsisten prioritas yang seharusnya disetujui untuk prinsip yang saling bersaing, kedaulatan territorial dan menentukan nasib sendiri nasional.


title: Hak menentukan nasib sendiri

text:
Penolakan secara mutlak pemisahan diri untuk setiap kasus, juga berada dalam landasan yang tidak kokoh, terutama toleransi penindasan suatu pihak atau pembantaian terhadap pihak lainnya atas nama integritas territorial. Pemisahan diri dapat merupakan arahan yang sah untuk beberapa gerakan menentukan nasib sendiri, khususnya sebagai jawaban atas pelanggaran yang berat serta sistematik atas hak asasi manusia, dan ketika entitas tersebut berpotensi sehat secara politik dan ekonomi. Beberapa bangsa atau kelompok yang dirugikan dan ditindas sedemikian buruknya oleh pemerintah mereka, sehingga otonomi lokal yang mungkin tercukupi untuk suatu kasus tertentu, tidak lagi dinilai cukup, maka kemerdekaan penuh dapat menjadi tujuan yang dapat diterima. Oleh sebab itu, dalam konteks tersebut, Scheffer tidak setuju dengan pendapat Hanum, bahwa konsep menentukan nasib sendiri harus dikembalikan ke dalam kerangka statik periode-periode terdahulu. Richard Falk membuat kategori klaim menentukan nasib sendiri dengan berbagai tipe. Tabel berikut merupakan ringkasan tipe klaim yang dibuat olehnya.
Penerimaan menentukan nasib sendiri yang terlalu bermurah hati dapat berakibat pada fragmentasi dan meningkatnya intoleransi karena tidak diperlukan lagi adanya hidup berdampingan dengan damai. Sementara itu, tantangan utama pendefinisian menentukan nasib sendiri dengan mengeluarkan pemisahan diri dari dalam definisi, dapat digambarkan dengan situasi di Kosovo yang diatur oleh kekuatan/pihak berwenang PBB sejak berakhirnya kampanye pengeboman oleh NATO pada tahun 1999 sampai deklarasi kemerdekaan unilateral Kosovo pada Februari 2008. Kemerdekaan Kosovo diakui oleh hampir seratus negara hingga pertengahan tahun 2010, namun tidak oleh Serbia yang menetapkan Kosovo tetap merupakan bagian integral Serbia. Sebagian karena alasan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Kosovo antara tahun 1989 dan 1999 dan selama kampanye NATO, para pengamat Barat memberikan simpati terhadap klaim kemerdekaan yang dibuat Kosovo. Misalnya 22 negara anggota Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Kanada di antara negara-negara lainnya mengakui kemerdekaan negara baru tersebut. Namun demikian, tidak ada yang menghubungkan keinginan pemisahan diri Kosovo secara spesifik dengan tingginya tingkat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi disana, dan deklarasi kemerdekaan Kosovo itu sendiri teramati sebagai kasus khusus dari pemisahan non-konsensual Yugoslavia yang tidak dapat dijadikan pedoman untuk situasi lainnya. Kelompok tersebut berbagi suku, bahasa, serta karakteristik yang sama lainnya, namun hak menentukan nasib sendiri dalam hukum internasional, sebagaimana bertentangan dengan beberapa keterangan dan anjuran yang bersifat tidak mengikat, tidak memberikan hak khusus kepada kelompok-kelompok demikian yang terjadi di Kosovo. Di masa sekarang, keadaan yang kurang lebih serupa terjadi pada warga Rohingya di Myanmar. Selain anggapan bahwa warga Rohingya adalah pendatang di Myanmar, faktor yang menimbulkan konflik berkepanjangan ialah penghapusan Rohingya dari konstitusi ("Constitution of the Republic of the Union of Myanmar 2008"). Secara resmi otoritas Myanmar hanya mengakui 135 kelompok etnis berbeda, yang dikelompokan dalam delapan ras etnis nasional utama, yaitu Kachin, Kayah, Kayin, Chin, Mon, Bamar, Rakhine, dan Shan. Dewan HAM PBB yang telah menyetujui resolusi untuk meluncurkan penyelidikan terhadap pemerintah Myanmar yang diduga kuat melakukan pelanggaran HAM dan pembersihan terhadap etnis Rohingya mendapat kecaman dan penolakan dari otoritas Myanmar yang menilai bahwa pembentukan misi pencari fakta internasional, bukan menyelesaikan masalah, namun justru akan semakin membakar konflik. Tantangan secara politik, teknis, dan proses yang ditunjukkan dalam situasi tersebut merupakan cerminan relatif sulit dipenuhinya pemenuhan hak untuk menentukan nasib sendiri. Terlepas dari problematika yang melingkupinya, klaim atas hak menentukan nasib sendiri tidak menjadi berkurang, dan diperlukan pengembangan yang lebih baik oleh komunitas internasional dalam menghadapi permintaan tersebut agar dapat menghindari tindakan kekerasan dan konflik yang merusak. Sampai definisi hak ini menjadi jelas, hak menentukan nasib sendiri tetap menjadi alat retorika yang dipergunakan kelompok-kelompok di dalam negara yang menginginkan kemerdekaan, otonomi, atau menginginkan kendali atas permasalahan yang secara langsung berhubungan dengan kepentingan mereka.


title: Pietro Grasso

text: Pietro Grasso (; lahir tanggal 1 Januari 1945), juga dikenal dengan nama Piero Grasso, adalah seorang hakim anti-mafia dan politisi yang telah menjadi Presiden Senat Italia sejak 16 Maret 2013 lalu. Grasso menjadi pelaksana tugas Presiden Italia pada tanggal 14 Januari 2015, saat pengunduran diri Presiden Giorgio Napolitano. Dia menjabat sebagai Pejabat Presiden sampai ditetapkannya Sergio Mattarella pada tanggal 3 Februari, sebagai Presiden Italia yang baru.


title: Pietro Grasso

text: Pada tanggal 3 Desember 2017 dia terpilih sebagai pemimpin Free and Equal (Kebebasan dan Kesetaraan Italia), sebuah koalisi sayap kiri baru yang disusun oleh Gerakan Demokrasi dan Gerakan Progresif Demokrasi Italia.


title: Pietro Grasso

text: Pengadilan Maxi (bahasa Italia: Maxiprocesso) adalah sebuah pengadilan pidana melawan Mafia Sisilia yang terjadi di Palermo di Sisilia, Italia. Ini dimulai pada tanggal 10 Februari 1986 dan berlangsung sampai 30 Januari 1992. Pengadilan tersebut diadakan di sebuah bungker gedung pengadilan yang dirancang khusus untuk tujuan ini, dan letaknya berada di dalam dinding penjara Palermo.


title: Pietro Grasso

text: Pada tahun 1984, Grasso diangkat sebagai associate hakim di maxiprocesso ini untuk pertama kalinya kepada sindikat Mafia Siasilia, Cosa Nostra (10 Februari 1986 - 10 Desember 1987), dengan kasus 475 terdakwa. Pietro Grasso, di samping hakim ketua Alfonso Giordano, adalah penulis penghakiman (lebih dari 8000 halaman) yang menimbulkan 19 hukuman, mulai dari hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman lebih dari 2.600 tahun penjara.


title: Pietro Grasso

text: Berakhirnya jabatannya di Maxiprocesso, Grasso ditunjuk sebagai konsultan Komisi Anti Mafia, yang sebelumnya dipimpin oleh Gerardo Chiaromontedan kemudian oleh Luciano Violante. Pada tahun 1991 dia ditunjuk sebagai penasihat departemen urusan kriminal dari Kementerian Kehakiman, yang menterinya adalah Claudio Martelli, dimana dia beri nama Giovanni Falcone, dan dia juga menjadi anggota Komisi Pusat untuk orang yang bertobat dari kasus kejahatan.


title: Pietro Grasso

text: Kemudian setelah itu dia ditunjuk sebagai wakil jaksa di Direktorat Anti-Mafia Nasional (dipimpin oleh Pier Luigi Vigna), di wilayah Palermo dan Florence, di mana dia bertugas untuk mengawasi dan mengkoordinasikan penyelidikan pembantaian tahun tahun 1992 dan tahun 1993.


title: Pietro Grasso

text: Pada bulan Agustus 1999, Grasso mulai menjabat sebagai jaksa umum di Palermo dan selama di bawah arahannya, dari tahun 2000 sampai 2004, 1.779 orang ditangkap karena kejahatan pelarian mafia dan 13 dari 30 diantara orang yang paling berbahaya, turut serta ditangkap dalam masa itu.. Pada periode yang sama, jaksa Palermo mencetak 380 hukuman seumur hidup dan ratusan kalimat tentang total ribuan tahun penjara. Ini dianggap sebagai persidangan yang paling penting melawan Mafia Sisilia dan persidangan terbesar yang pernah diadakan di dunia.


title: Pietro Grasso

text:
Pada tanggal 11 Oktober 2005, dia ditunjuk sebagai jaksa anti - Mafia Sisilia, menggantikan Pier Luigi Vigna, yang meninggalkan jabatan pada bulan Agustus 2005 setelah mencapai usia pensiun, sementara Grasso masih menjadi kepala jaksa penuntut di Palermo.
Penunjukannya merupakan pusat kontroversi di bidang peradilan dan politik, karena kemungkinan besar hal ini berdasarkan penunjukan Jaksa Penuntut di Pengadilan Palermo Gian Carlo Caselli. Namun, Kabinet Berlusconi III, dalam persekutuan Senator Luigi Bobbio (Aliansi Nasional), memperkenalkan sebuah amandemen terhadap sistem peradialan delegasi reformasi ( disebut "Reform Castelli"). Menurut kata-kata amandemen tersebut, Caselli tidak bisa lagi ditunjuk sebagai jaksa anti-Mafia nasional karena telah melampaui batas usia. Mahkamah Konstitusi, setelah pengangkatan Grasso sebagai jaksa anti-mafia nasional baru, menyatakan bahwa keputusan hakim tersebut telah memutuskan Gian Carlo Caselli dari kompetisi tersebut.


title: Pietro Grasso

text: Pada tanggal 27 Desember 2012, Grasso meminta cuti dari CSM, dan keesokan harinya mengatakan kepada pers bahwa dia bermaksud untuk mencalonkan diri dalam pemilihan dengan Partai Demokrat dalam pemilihan parlemen Italia pada tahun 2013. Pada tanggal 8 Januari 2013, Grasso menjadi kandidat Partai Demokrat Italia untuk Senat Italia untuk wilayah Lazio, yang kemudian diapun terpilih.


title: Pietro Grasso

text: Pada bulan Maret kemudian, Grasso bergabung dalam proyek "dimulai lagi di masa depan" dengan menandatangani sebuah petisi yang bertujuan untuk meninjau kembali undang-undang anti-korupsi dengan mengubah norma mafia politik pemilihan-bursa dalam seratus hari pertama kegiatan parlementer.


title: Pietro Grasso

text: Pada tanggal 16 Maret 2013 pukul 18.50 Grasso terpilih menjadi Presiden Senat dengan 137 suara, melawan 117 untuk Renato Schifani dari (PdL ).


title: Pietro Grasso

text: Pada tanggal 14 Januari 2015, saat pengunduran diri Giorgio Napolitano, Grasso menjadi pelaksana tugas Presiden Republik Italia. Dia bertugas di posisi tersebut sampai di sumpahnya Sergio Mattarella pada tanggal 3 Februari 2015 menjadi Presiden Italia yang baru.


title: Meritaten Tasherit

text: Meritaten Tasherit, yang berarti "Meritaten Muda" merupakan seorang putri Mesir Kuno dinasti ke-18. Ia kemungkinan besar adalah putri Meritaten, putri sulung Firaun Akhenaten.


title: Meritaten Tasherit

text: Ayahanda anak ini masih didebatkan. Banyak yang menganggapnya sebagai ayahanda Meritaten, Akhenaten, atau mungkin suaminya Smenkhkare. Karena baik Meritaten Tasherit dan putri lainnya, Ankhesenpaaten Tasherit muncul hanya di dalam teks yang pernah menyebutkan istri kedua Akhenaten Kiya, mungkin juga mereka adalah keturunan Akhenaten dan Kiya, atau mereka adalah fiktif, menggantikan nama putri Kiya, yang mungkin telah menjadi Beketaten, lebih sering dianggap sebagai anak Tiye.


title: Meritaten Tasherit

text: Nasib anak ini tidak pasti. Penyebutan dewa Aten atas namanya menunjukkan bahwa ia benar-benar putri Akhenaten, karena penggantinya kembali melakukan reformasi agamanya, dan kembali menyembah dewa-dewa tradisional Mesir. Sementara itu, nama Aten sempat turun dari penggunaan populer selama ini.


title: Kerajaan Soissons

text: Kerajaan Soissons atau dikenal juga dengan nama Domain dari Syagrius adalah sebuah negara bagian Romawi di Kekaisaran Romawi Barat di sebelah utara Gaul (saat ini disebut Perancis) yang berdiri selama 25 tahun pada akhir zaman purbakala.


title: Kerajaan Soissons

text: Munculnya Kerajaan Soissons dimulai saat Kaisar Mayor (457-461) menunjuk Aegidius sebagai "magister militum" dari Gaul. Ketika Mayorian dibunuh atas perintah Ricimer pada tahun 461, Aegidius mempertahankan pemerintahannya sendiri di sebagian besar provinsinya, menciptakan sebuah negara sisa Romawi, yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Soissons. Dalam kekacauan yang terjadi di Gaul, dia mempertahankan kekuatannya melawan kaum Frank ke timur dan Visigoth ke selatan; hubungannya dengan Romano-Inggris dari Brittany mungkin bersahabat. Aegidius meninggal pada 464 atau 465. Anaknya Syagrius berhasil memerintah. Pada tahun 486 Syagrius kehilangan Soissons setelah Pertempuran Soissons dikalahkan oleh kaum Frank dibawah pimpinan yakni raja Clovis I dan Wilayah (negara bagian) tersebut kemudian berada di bawah kendali kaum Frank.


title: Kerajaan Soissons

text: Kerajaan Soissons berasal dari masa pemerintahan Kaisar Barat Mayor (457–461). Mayorus menunjuk Aegidius menjadi "magister militum" dari Provinsi Gallic. Wilayah Romawi yang tersisa di Gaul di barat laut dihubungkan dengan barang-barang milik Romawi di Auvergne, Provence dan Languedoc yang menghubungkannya dengan Italia. Selama masa pemerintahan Majorian, koridor tersebut dianeksasi oleh suku-suku Jermanik yang sekarang menduduki Gaul, sehingga secara efektif membuat Aegidius dan warganya berkuasa di Kekaisaran. Mayorian dan Aegidius telah menemukan posisi Romawi yang sebagian besar masuk dalam wilayah Gaul, namun dengan meninggalnya Mayor Major pada tahun 461, posisi Romawi di tengah dan selatan mulai memburuk. Provinsi-provinsi ini dianeksasi oleh Visigoth dan Burgundians pada tahun 462-477.


title: Kerajaan Soissons

text: Aegidius terus memerintah sampai kematiannya di Loire pada tahun 464, ada dugaan bahwa dia mati diracun atau dengan cara kekerasan. Dia mungkin telah dibunuh atas perintah salah satu musuh Childeric. Paulus dari Angers terbunuh tak lama kemudian, mungkin pada waktu yang sama. Pada saat itu putra Aegidius, Syagrius, menggantikannya sebagai penguasa. Syagrius memerintah dengan menggunakan gelar " dux " (seorang komandan militer provinsi), namun suku-suku tetangga Jermanik menyebutnya sebagai "Raja Romawi".


title: Kerajaan Soissons

text: Pada tahun 476, di bawah pemerintahan Syagrius, Kerajaan Soissons digagalkan oleh Odoacer menerima tugas baru untuk menurunkan tahta Romulus Augustulus (Kaisar Barat terakhir) di awal tahun itu. Sementara Syagrius dan Odoacer mengirim utusan ke Kekaisaran Romawi Timur, namun kaisar Timur Zeno lebih memilih untuk memberikan legitimasi kepada Odoacer dan bukan Syagrius. Kerajaan Soissons akhirnya memutuskan semua hubungan dengan Italia dan tidak lagi melakukan komunikasi dengan Kekaisaran Romawi Timur. Bahkan setelah 476, Syagrius terus mempertegaskan bahwa dia hanya memerintah provinsi Romawi.


title: Kerajaan Soissons

text: Childeric meninggal sekitar tahun 481, dan anaknya Clovis I menjadi raja Frank. Clovis terus melakukan perang melawan Syagrius, dan akhirnya mengambil alih seluruh wilayahnya. Syagrius kalah dalam Pertempuran Soissons, pada tahun 486; Banyak sejarawan menganggap bahwa ini merupakan kemenangan terbesar Clovis. Syagrius akhirnya melarikan diri ke raja Visigothik Alaric II, namun kaum Frank mengancam akan melakukan perang jika Syagrius tidak menyerah kepada mereka. Syagrius lalu dikirim kembali ke Clovis, dan dia dieksekusi pada tahun 486 atau tahun 487.


title: Kerajaan Soissons

text: Clovis I memerintah kaum Frank sampai kematiannya pada tahun 511. Ketika dia meninggal, wilayah kaum Frank dibagi menjadi empat kerajaan, satu untuk masing-masing anak laki-lakinya. Clotaire I menerima daerah yang sebelumnya diperintah oleh Syagrius (Clotaire sendiri telah lahir di Soissons, satu dekade setelah kematian Syagrius). Dengan melakukan diplomasi, penghasutan, dan pembunuhan terhadap kerabatnya sendiri, Clotaire menjadi raja atas semua wilayah Gaul (tahun 555).


title: Kerajaan Soissons

text:
Ketika Aegidius ditunjuk sebagai magister militum dari Gaul oleh Kaisar Mayor, dia mengambil alih kendali pasukan Romawi yang tersisa di Gaul. Menurut Kekaisaran Romawi Timur Priscus, Aegidius dan Syagrius keduanya memerintahkan "pasukan besar" yang pernah ada.
Pada satu titik, Aegidius ataupun Syagrius bahkan mampu mengancam Kekaisaran Romawi Barat dengan melakukan invasi ke Italia jika kekaisaran tidak memenuhi permintaan mereka. Kekuatan mereka juga menawarkan perlawanan yang efektif terhadap kekuatan Kerajaan Visigoth, di selatan dan barat Soissons. Namun tidak ada angka yang memungkinkan untuk menyebutkan mengenai seberapa banyak kekuatan pasukan mereka.


title: Gunung Maglić

text:
Gunung Maglić (; ) adalah gunung setinggi yang berada di wilayah Perbukitan Plješevica, Grmeč, Cincar, dan Raduša di perbatasan antara Bosnia and Herzegovina dan Montenegro. Sebagian besar lereng dari Gunung Maglić berorientasi ke arah barat daya dan timur laut.
Gunung Maglić merupakan gunung tertinggi di Bosnia dan Herzegovina. Gunung ini berada di dalam kawasan Taman Nasional Sutjeska yang didirikan pada tahun 1962. TN Sutjeska dilalui oleh aliran Sungai Stujeska yang airnya berasal salah satunya dari ngarai-ngarai di wilayah Gunung Maglić.


title: Gunung Maglić

text: Kota Foča di Bosnia dan Herzegovina berada sekitar dari wilayah Gunung Maglić sementara kota terdekat dari wilayah gunung adalah Mratinje. Bentukan karst batu gamping merupakan bagian dari bentang lahan umum di wilayah Maglić.


title: Gunung Maglić

text: Gunung Maglić memiliki dua puncak yaitu Veliki Maglić (2.386 m) di sisi Bosnia dan Herzegovina dan Crnogorski Maglić (2.388 m) di sisi Montenegro yang lebih tinggi 2 m. Terdapat sebuah danau yaitu Danau Trnovačko ("Trnovačko Jezero") di sisi Montenegro dari wilayah gunung yang disebut sebagai salah satu danau tercantik di Montenegro." Air danau ini berasal dari aliran-aliran sungai kecil di Gunung Maglić, Volujak, dan Gunung Bioč. Air di danau cenderung berwarna biru kehijauan. Bagian hulu dari Sungai Sutjeska merupakan ngarai-ngarai di wilayah Gunung Maglić. Wilayah gunung dibatasi oleh Sungai Sutjeska di utara dan barat, Gunung Volujak di barat daya, Sungai Drina dan Sungai Piva di timur, dan Uvala Mratinjska di selatan.


title: Gunung Maglić

text: Perućica merupakan nama dari hutan lebat yang tumbuh di sekitar wilayah gunung ini. Hutan tersebut merupakan salah satu hutan tertua dan hutan primer terakhir di Eropa. Lereng gunung di sisi barat laut ditutupi oleh pepohonan lebat hingga ketinggian 1.600 m sementara lereng di sisi lainnya cenderung sangat terjal dan berbatu. Wilayah padang rumput menutupi lereng gunung di atas ketinggian 1.600 m. Puncak Gunung Maglić dapat didaki melalui TN Sutjeska dan sering dikunjungi oleh wisatawan. Kebanyakan jalur pendakian membutuhkan waktu tempuh selama dua hari. Akses pendakian menuju puncak hanya tersedia melalui sisi selatan gunung. Dari puncak Maglić dapat terlihat pemandangan gunung-gunung di sekitarnya seperti Volujak, Bioč, dan Durmitor.


title: Yon Mandala Yudha Kostrad

text: Batalyon Mandala Yudha (atau Yon Mandala Yudha Kostrad) merupakan satuan tempur yang diproyeksikan sebagai embrio dari Brigade Tim Pertempuran Berat, dengan komposisi satuan tempur Infanteri, satuan bantuan tempur Kavaleri, Artileri Medan (Armed), Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) dan satuan Helikopter tempur (Penerbad), serta didukung oleh satuan Zeni, Peralatan dan Perhubungan dalam penyiapan operasional batalyon tersebut. Keberadaannya akan merealisasi konsep “Modular Brigade” yang diharapkan kedepan menjadi satuan setingkat Brigade yang lengkap, kuat, dan efektif serta memiliki Efek Penggentar (“Deterrence Effect”) terhadap ancaman kekuatan lawan. Keberadaan Batalyon Mandala Yudha ini merupakan jawaban dari pembentukan satuan siap gerak TNI, dalam menghadapi penugasan yang bersifat urgen dan dapat dikerahkan dalam waktu singkat meliputi proyeksi tugas Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP), baik dalam skala nasional maupun internasional.


title: Yon Mandala Yudha Kostrad

text: Markas Batalyon Mandala Yudha Kostrad dilengkapi dengan perumahan dinas personel dan keluarganya, perkantoran, Markas Komando Batalyon, gudang Alutsista serta lahan latihan tempur dan manuver. Semua berada dalam satu kompleks dan tentunya sangat memungkinkan terakomodasinya pelaksanaan tugas pokok satuan, Markas tersebut berdiri di atas lahan 165 hektar, di Ciuyah, Kabupaten Lebak, Banten.


title: LASK Linz

text: Linzer Athletik-Sport-Klub, umumnya dikenal sebagai LASK Linz () atau hanya LASK, adalah sebuah tim sepak bola Austria, yang berasal dari ibu kota negara bagian Austria Hulu Linz. Tim ini adalah tim sepak bola tertua yang berasal dari wilayah tersebut, dan saat ini bermain di Bundesliga Austria, kompetisi sepak bola tingkat tertinggi di Austria. Warna tim ini adalah warna hitam dan putih. Tim sepak bola wanita klub saat ini bermain di kompetisi divisi kedua dari sepak bola wanita Austria.


title: LASK Linz

text: LASK didirikan pada tanggal 7 Agustus 1908. Pada tahun 1965, tim ini menjadi tim pertama di luar Wina yang memenangkan kejuaraan sepak bola Austria.


title: LASK Linz

text: Pada musim dingin tahun 1908, Albert Siems, kepala kantor pos royal di Linz, yang sudah menjadi anggota dari sebuah klub atletik yang didirikan pada tahun 1899, Linzer Athletik Sportklub Siegfried, memutuskan untuk mendirikan sebuah klub sepak bola. Pada waktu itu, tim tersebut sudah memainkan pertandingan dalam kostum berwarna hitam dan putih.


title: LASK Linz

text: Nama klub ini saat pertama kali dibentuk adalah "Linzer Sportclub". Dalam rapat umum luar biasa yang digelar pada tanggal 14 September 1919, dengan keputusan perubahan nama menjadi Linzer Athletik Sport-Klub (disingkat menjadi "Linzer ASK"). Namun demikian, sebagian besar masyarakat lebih sering menyebut tim ini dengan nama Lask. Klub ini pertama kali muncul di kompetisi teratas di Gauliga Ostmark pada musim 1940-41, berakhir di posisi terakhir dan terdegradasi.


title: LASK Linz

text: LASK mencapai keberhasilan terbesarnya, setelah memenangkan Liga Austria pada tahun 1965. Tidak ada klub di luar Wina yang pernah melakukan ini sebelumnya. Selain itu, klub juga memenangkan piala domestik pada tahun yang sama.


title: LASK Linz

text: Di Piala UEFA 1985-86, klub ini berhasil mengalahkan raksasa Eropa Internazionale Milano di kandang dengan skor 1-0, pada tanggal 23 Oktober 1985, namun akhirnya kalah di pertandingan kedua dengan agregat skor 4-1.


title: LASK Linz

text: Pada tahun 1995, nama resmi diubah menjadi LASK Linz, karena petinggi klub ingin menonjolkan nama kota ini sebagai pelengkap LASK, yang telah dibentuk sebagai nama merek. Klub ini adalah salah satu dari beberapa klub dari divisi teratas negara ini,yang sejak datang dibentuk, tidak pernah mencantumkan nama sponsor resmi dalam nama klub.


title: LASK Linz

text: Pada tahun 1997, karena tekanan publik, LASK Linz secara resmi bergabung dengan rival satu kota "FC Linz" (sebelumnya dikenal sebagai "SK VOEST Linz") yang, bagaimanapun. Nama klub, warna, ketua dan anggota tetap sama.


title: Samizdat

text: Samizdat () adalah salah satu kegiatan para pembangkang di Blok Soviet yang mereproduksi tulisan-tulisan yang dilarang dan kemudian membagikannya secara diam-diam kepada para pembaca. Tindakan akar rumput ini berupaya menghindari penyensoran oleh pemerintahan komunis dan para pelakunya dapat dihukum berat apabila mereka tertangkap. Vladimir Bukovsky merangkum aktivitas ini sebagai berikut: "Samizdat: saya menulisnya sendiri, menyuntingnya sendiri, menyensornya sendiri, menerbitkannya sendiri, membagikannya sendiri, dan menghabiskan waktu di penjara karenanya sendiri."


title: Samizdat

text: Secara harfiah, kata "samizdat" berasal dari kata "sam" () yang berarti "sendiri" dan "izdat" ( yang merupakan singkatan dari , yang berarti "rumah penerbitan".


title: Samizdat

text: Samizdat bermula dari gerakan pembangkang di kalangan intelligentsia Rusia dan sebagian besar samizdat ditujukan kepada kelompok elit. Walaupun tidak tersebar luas (pembacanya rata-rata hanya sekitar 200.000 orang), banyak di antara mereka yang memiliki kekuasaan atau jabatan.


title: Abu Urwah

text: Abu Urwah alias Bado atau Osama (lahir - meninggal di Poso Pesisir Utara, Poso), adalah seorang militan Islam Indonesia, dan juga merupakan anggota dari kelompok militan yang berbasis di pegunungan Poso, Mujahidin Indonesia Timur. Bado adalah salah satu dari mereka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kepolisian Indonesia, bersama dengan 44 teroris lainnya.


title: Abu Urwah

text: Bado menikahi Nur Ifah pada tahun 2008, dan dikaruniai 2 orang anak. Selama keterlibatannya dengan kelompok Santoso, istrinya hanya tinggal bersama anak-anak mereka di sebuah rumah di Desa Ueralulu, Kecamatan Poso Pesisir. Setelah kematiannya, istrinya bekerja sebagai petani kakao untuk menghidupi anak-anak mereka.


title: Abu Urwah

text: Pada pertengahan tahun 2015, dalam sebuah penyergapan oleh tim gabungan Densus 88 dan Sat Brimob Polda Sulawesi Tengah di Desa Kilo dan Trimulya, polisi menemukan sebuah kamp kecil yang diduga dijadikan sebagai tempat persembunyian kelompok Santoso di pegunungan Poso Pesisir yang lokasinya tidak jauh dari Desa Kilo. Kedua belah pihak tercatat terlibat empat kali baku tembak dalam pengejaran yang berlangsung sejak tanggal 17 Agustus. Dalam baku tembak keempat yang berlangsung selama sekitar 30 menit, Bado tewas. Saat pasukan BRIMOB hendak melakukan proses evakuasi terhadap jenazah Bado, mereka diserang dalam perjalanan turun dari gunung dan menewaskan seorang perwira polisi bernama AKP (Anumerta) Bryan Theophani Tatontos. Bado pada akhirnya dimakamkan di kampung halamannya di Desa Ueralulu.


title: Aquincum

text: Aquincum () adalah kota kuno yang terletak di perbatasan timur laut provinsi Panonia di Kekaisaran Romawi. Reruntuhan kota ini kini terletak di kota Budapest, ibukota Hongaria. Beberapa contoh reruntuhan yang masih tersisa adalah Amfiteater Rakyat Aquincum dan Amfiteater Militer Aquincum yang dibangun pada abad ke-1 M. Sementara itu, sebagian besar artifak sejarah yang berasal dari Aquincum kini disimpan di Museum Aquincum.


title: Aquincum

text: Aquincum pada awalnya dihuni oleh suku Kelt yang disebut Eravisci. Pada masa Romawi, Aquincum menjadi basis militer ("castrum") yang menjadi bagian dari sistem perlindungan perbatasan Romawi yang disebut "limes". Pada tahun 41-54 M, 500 satuan kavaleri tiba dan legiun Romawi yang berjumlah 6.000 tentara ditugaskan di sini pada tahun 89 M. Kota ini tumbuh secara perlahan di sekitar benteng Romawi. Setelah provinsi Panonia direorganisasi pada tahun 106, Aquincum menjadi ibukota provinsi Panonia Inferior. Kota ini dihuni oleh sekitar 30.000 hingga 40.000 orang pada akhir abad ke-2.


title: Reformasi Pyotr

text: Reformasi Pyotr I bertujuan untuk memodernisasi Ketsaran Rusia (kemudian Kekaisaran Rusia) agar Rusia dapat bersaing dengan kerajaan di Eropa Barat dan Eropa Tengah.


title: Reformasi Pyotr

text: Pyotr naik tahta ketika berumur 9 tahun pada 1682. Ia memerintah secara bersama-sama dengan saudara tirinya Ivan V. Setelah Ivan meninggal pada tahun 1696, Pyotr memulai serangkaian aksi reformasi.


title: Reformasi Pyotr

text:
Selama Perang Utara Raya (1700-1721), Rusia dan sekutunya merebut kendali atas Laut Baltik dari Swedia dan memperoleh pengaruh yang cukup besar di Eropa Tengah dan Timur. Perang ini adalah salah satu perang yang menghabiskan banyak anggaran dan sumber daya, sementara sistem pemerintahan para pendahulu Pyotr tidak dapat mengumpulkan dan mengelola sumber daya dengan baik. Pyotr melakukan negosiasi dengan sejumlah negara Eropa untuk memperkuat posisinya melawan Swedia dan Utsmaniyah. Karena ia melihat kemajuan pada kerajaan di Eropa Barat, ia termotivasi untuk mengubah Rusia menjadi kekaisaran dengan ekonomi industri. Walau Rusia memiliki wilayah yang luas dengan sumber daya alam yang cukup besar, terdapat beberapa faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi seperti korupsi dan inefisiensi. Pyotr yakin bahwa reformasi tidak hanya memperkuat kekuasaannya, tetapi meningkatkan efisiensi pemerintah, dan dengan demikian membuat rakyat bahagia.
Tujuan lainnya dari reformasi Pyotr adalah mengurangi pengaruh "Boyar" yang menyakini supremasi Slavia dan menentang pengaruh Eropa. Walau pengaruh mereka telah menurun sejak era Ivan yang Mengerikan, dewan penasehat untuk tsar (Duma Boyar) masih memegang kekuatan politik yang cukup besar. Pyotr melihat mereka sebagai golongan yang terbelakang. Ia memberlakukan pajak khusus kepada Boyar seperti pajak untuk jenggot.


title: Reformasi Pyotr

text: Sama kebanyakan sistem hukum Rusia pada waktu itu, Pyotr membukukan sekumpulan dekret () yang dikeluarkan antara tahun 1700 dan 1721.


title: Reformasi Pyotr

text: Sebelum Pyotr berkuasa, sistem pembagian administratif Rusia relatif kuno dibandingkan dengan kerajaan di Eropa Barat. Awalnya kekaisaran dibagi menjadi uyezd yang sebagian besar terdiri dari kota dan wilayah sekitarnya. Sistem membuat pembagian penduduk tidak merata dan sangat sukar untuk dikelola. Pada tahun 1708, Pyotr menghapuskan sistem pembagian administratif ini dan diganti menjadi delapan kegubernuran ("guberniya"): Moskwa, Ingermanland, Kiev, Smolensk, Archangelgorod, Kazan, Azov, dan Siberia. Dekret lainnya yang dikeluarkan pada tahun 1713 memutuskan untuk mendirikan "Landrat" (dari bahasa Jerman "dewan nasional") di masing-masing kegubernuran yang dikelola oleh antara delapan dan dua belas pegawai negeri sipil untuk membantu gubernur yang ditunjuk oleh Tsar.


title: Reformasi Pyotr

text: Ketidakpercayaan Pyotr terhadap Boyar anti-reformis memuncak pada tahun 1722 dengan dibuatnya "Tabel Kepangkatan" (; "Tabel' o rangakh"), sebuah daftar resmi pangkat militer, pemerintah, dan mahkamah kekaisaran di Rusia. Tabel Kepangkatan berisi sistem sistem kepangkatan dan gelar kehormatan. Masing-masing dinyatakan dengan angka (I sampai XIV) yang menunjukkan tingkat tugas atau loyalitas kepada Tsar. Asal-usul dari Tabel Pangkat bermula dari sistem kepangkatan di militer Rusia yang juga diubah dan direvisi oleh Pyotr.


title: Reformasi Pyotr

text: Penerapan Tabel Kepangkatan adalah salah satu tindakan yang berani, sebuah pukulan telak kepada Boyar yang mengubah masyarakat Rusia secara signifikan. Sebelumnya, posisi pejabat tinggi negara diwariskan oleh keluarga bangsawan, tetapi dengan adanya Tabel Kepangkatan, rakyat jelata menjadi pejabat tinggi selama mereka bekerja keras dan memiliki keterampilan. Teknokrat generasi baru segera menggantikan Boyar dan mendominasi layanan sipil di Rusia. Dengan sedikit modifikasi, Tabel Kepangkatan tetap berlaku sampai Revolusi Rusia tahun 1917.


title: Reformasi Pyotr

text: Perang Utara Raya memerlukan sumber ekonomi yang tak terduga besarnya, dan defisit anggaran Rusia serta infrastruktur yang semakin tua membuat Kekaisaran tidak dapat mengalokasikan sumber daya dan uang secara efektif saat masa perang. Pemerintahan Pyotr terus-menerus membutuhkan uang, dan pada awalnya memutuskan untuk memonopoli industri strategis tertentu seperti garam, vodka, oak, dan tar. Pyotr juga memberlakukan pajak terhadap kebudayaan Rusia (seperti mandi, perikanan, peternakan lebah, dan jenggot) dan mengeluarkan pajak untuk barang-barang kertas. Namun, dengan adanya celah di setiap kebijakan pajak tersebut, sehingga dapat disimpulkkan bahwa reformasi perpajakan tidaklah cukup.


title: Reformasi Pyotr

text:
Solusinya adalah memberlakukan pajak perorangan yang menggantikan pajak rumah tangga di lahan garapan. Sebelumnya, petani menghindari pajak dengan menggabungkan beberapa rumah tangga di salah satu rumah; sekarang, setiap petani harus membayar pajak secara individu sebesar 70 kopek dibayar tunai. Hal ini membuat keuangan negara meningkat hampir enam kali lipat antara tahun 1680 dan 1724. Pyotr juga memberlakukan kebijakan proteksionis untuk perdagangan dan menerapkan tarif impor tinggi untuk mempertahankan lingkungan yang menguntungkan bagi barang buatan Rusia.
Reformasi Pyotr membuat ia berbeda dengan Tsar sebelumnya. Di Keharyapatihan Moskwa, fungsi negara hanya sebatas pertahanan militer, pengumpulan pajak, dan penegakan pembagian kelas. Sebaliknya, hukum yang diberlakukan Pyotr mencakup seluruh aspek kehidupan di Rusia secara mendetil, dan mempengaruhi kehidupan rakyat Rusia secara signifikan. Keberhasilan reformasi memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan Rusia dalam Perang Utara Raya; peningkatan pendapatan dan produktivitas meningkatkan kekuatan perang Rusia. Dan yang terpenting adalah Pyotr menciptakan sebuah "kepolisian negara" yang selanjutnya melegitimasi dan memperkuat pemerintahan otoriter di Rusia. Warisan ini bertahan hingga masa-masa Uni Soviet dan Federasi Rusia, seperti Universitas Negeri Moskwa yang asal-usulnya dapat ditelusuri hingga era kekaisaran Pyotr.


title: Txakoli

text: Txakoli (diucapkan ) atau Chacolí (diucapkan ) adalah sebuah jenis anggur dengan keasaman tinggi dan kadar alkohol rendah yang diproduksi di provinsi Spanyol, Basque Country, Cantabria dan utara Burgos. Lebih jauh, Chili juga memproduksi anggur ini.


title: Txakoli

text: Anggur ini biasanya disajikan sebagai aperitif dan diminum dalam waktu satu tahun pembotolan karena tidak dapat disimpan untuk waktu yang lebih lama. Warna yang paling umum adalah putih, terdapat pula variasi warna hijau pucat dan merah. Saat disajikan, anggur ini biasanya dituangkan ke dalam gelas tinggi, sering digunakan sebagai pendamping untuk pintxos. Anggur ini biasanya memilik kadar alkoholi antara 9,5-11.5 ABV.


title: Txakoli

text: Istana Mendibile yang dibangun pada abad ke-18, terletak di Leioa dekat Bilbao, saat ini memiliki sebuah museum yang didedikasikan untuk txakoli, Museo del Txakoli, menjelaskan sejarah txakoli dengan banyak koleksi mesin yang digunakan dalam proses pembuatan.


title: Txakoli

text: Anggur ini disebut txakolin (diucapkan ) dalam bahasa Basque, txakolina yang berarti ""txakolin"". Istilah ini digunakan dari pertengahan abad ke-18 dan seterusnya, terkadang juga digunakan sebagai nama pribadi. Secara tradisional bentuk umum kata ni adala "txakolin", meskipun "xakolin" telah didokumentasikan di Iparralde. "Txakoli", dianggap sebagai salah ejaan oleh Euskaltzaindia, ini dibuktikan dari tahun 1985 dan seterusnya. Bentuk yang diturunkan didasarkan pada akar kata "txakolin", misalnya "txakolin-ardo" (anggur txakoli), "txakolin-dantza" (tari txakoli), "txakolin-saltze" (penjualan txakoli), "txakolin gorri" (merah txakoli) atau "txakolin-etxe" (rumah txakoli).


title: Txakoli

text: Anggur ini disebut chacolí (diucapkan ) dalam bahasa Spanyol, sebuah kata yang berasal dari bahasa Basque "txakolin". Referensi pertama untuk nama anggur ini di Spanyol adalah "vino chacolín" dalam sebuah dokumen dari País Vasco pada tahun 1520. Anggur ini juga terkadang disebut chacoli dalam bahasa Perancis.


title: Txakoli

text: Sebagian besar penulis mengasumsikan berasal dari bahasa Basque, tetapi asal-usul kata ini pada akhirnya tidak diketahui, kecuali untuk akhiran "-in" yang sering terjadi dalam cairan (lihat "ozpin" "cuka", "pitipin" atau "txuzpin" "anggur siram"), kata ini tidak jelas.


title: Txakoli

text: Sampai tahun 1980-an, txakoli adalah sebuah anggur buatan rumah, dikonsumsi di País Vasco, Cantabria dan Valle de Mena, dan hampir berada dalam kepunahan menjelang pertengahan abad ke-19. Namun, sejak beberapa varietas txakoli di País Vasco berhasil mencapai sertifikasi Denominación de Origen sejak tahun 1989, kualitas, persebaran dan daya tarik anggur ini telah meningkat.


title: Adriatma Dwi Putra

text: Adriatma Dwi Putra, S.T. () adalah Wali Kota Kendari yang menjabat sejak 9 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018.


title: Adriatma Dwi Putra

text: Adriatma Dwi Putra (ADP) pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Fraksi PAN sejak 2014 hingga 2018.


title: Adriatma Dwi Putra

text: Adriatma Dwi Putra (ADP) mewarisi darah politik ayahnya, Dr. Ir. Asrun, M.Eng.Sc yang merupakan Wali kota Kendari periode 2007-2012 dan 2012-2017 dan sudah ditangkap juga pada hari yang sama oleh KPK.


title: Adriatma Dwi Putra

text: Anak dari pasangan Dr. Ir. H. Asrun, M.Eng.Sc dan Dra. Hj. Sri Yastin, MM ini terjun kedunia politik bergabung dengan Partai Amanat Nasional setelah menyelesaikan studi S1 nya di bangku kuliah, saat ini Adriatma Dwi Putra (ADP) menjabat sebagai menjadi Sekretaris Umum DPW PAN Provinsi Sulawesi Tenggara 2015-2020. Sebelumnya, Ia pernah menjadi Ketua Barisan Muda Penegak Amanat Nasional 2012-2017.


title: Adriatma Dwi Putra

text: Sebelum menjadi Wali kota Kendari, Adriatma Dwi Putra (ADP) sempat menduduki kursi legislatif sebagai anggota DPRD Sulawesi Tenggara dan menjabat Ketua Komisi III DRPD Provinsi Sulawesi Tenggara utusan dari Partai Amanat Nasional (PAN) periode sejak 2014.


title: Adriatma Dwi Putra

text: Pada Pilkada Serentak 2017, Adriatma Dwi Putra (ADP) berpasangan dengan Sulkarnain Kadir, SE, terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota kendari untuk periode 2017-2022 berdasarkan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 4/KP/KPU-Kota Kendari/2017 Tanggal 7 April 2017. Pencalonannya didukung oleh Partai Amanat Nasional, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, PKB, PBB, dan Partai Gerindra. Pada tanggal 9 Oktober 2017 dalam usia 28 tahun 5 bulan, Adriatma Dwi Putra resmi dilantik oleh Plt. Gubernur Sulawesi Tenggara H. M. Saleh Lasata di Aula Bahteramas Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.


title: Singapore White Paper on Shared Values

text: Singapore White Paper on Shared Values adalah suatu piagam tentang pengakuan terhadap hak asasi dan nilai-nilai identitas masyarakat Singapura yang terdiri dari berbagai macam ras, etnis, dan agama. Piagam ini diterima pada Januari 1991.


title: Singapore White Paper on Shared Values

text: Pada akhir 1988, terjadi sebuah gerakan yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat Singapura untuk membentuk suatu "identitas nasional", yaitu "identitas Singapura" sebagai suatu negara dan bangsa yang terdiri dari berbagai macam ras, etnis, dan agama. Kesadaran identitas nasional ini dicetuskan karena masyarakat Singapura menyadari, bahwa mereka memerlukan suatu identitas nasional yang terbingkai dalam ideologi yang kuat sehingga dapat menjadi pegangan bagi seluruh masyakarat Singapura. Namun, identitas dan ideologi nasional Singapura itu, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan tradisi dari setiap kelompok masyarakat yang ada di Singapura. Oleh karena itulah kemudian, "Singapore White Paper on Shared Values" lahir.


title: Singapore White Paper on Shared Values

text: Nilai-nilai yang diakui dalam piagam itu adalah nilai-nilai dan tradisi dari etnis-entis yang menjadi komposisi utama masyarakat Singapura, seperti Etnis China, Etnis Melayu, dan Etnis India, sementara nilai-nilai agama yang diakui dalam piagam itu adalah Agama Khonghucu, Agama Islam, dan Agama Hindu. Setelah mengalami perdebatan di Parlemen Singapura, "singapore White Paper on Shared Values" akhirnya diratifikasi pada Januari 1991 dan menjadi salah stu bagian dari konstitusi Singapura.


title: Singapore White Paper on Shared Values

text: Sebagai sebuah piagam yang menyangkut pengaturan terhadap nilai-nilai dalam masyarakat, maka "Singapore White Paper on Shared Values" juga memiliki prinsip. Setidaknya menurut Miriam Budiardjo, ada lima prinsip utama yang dicantumkan dalam piagam ini, yaitu: